ARKIFM NEWS

Rakor Pertama Pasca Ramadhan, Pemda KSB Membahas Ini….

“Pasca liburan Ramadhan dan perayaan Idul Fitri pemerintah daerah KSB RapaButerus tancap gas untuk membahas berbagai persoalan menyangkut hal layak publik. Sehingga di hari pertama masuk kantor, pemerintah daerah langsung menggelar Rapat Koordinasi dengan SKPD.”

Sumbawa Barat. Radio Arki- Bupati Sumbawa Barat Dr. Ir. H. W Musyafirin, M.M, Senin pagi (3/7) siang kemarin, langsung menggelar rapat koordinasi (Rakor) pertama pasca libur panjang Idul Fitri 1438 H. Dalam rakor bersama seluruh kepala SKPD tersebut, pimpinan daerah yang terkenal dengan terobosan Yasinan-nya itu memberikan catatan penting untuk sejumlah SKPD.

Dalam catatan pertamanya, Bupati memberikan catatan khusus kepada Dikpora KSB untuk segera menyusun draf dalam melakukan mutasi guru, dan harus dilaksanakan bulan Juli ini. Selain itu, kepada dinas tersebut juga ditekankan bahwa dalam rencana mutasi guru, yang perlu menjadi pertimbangan utama adalah tempat tinggal dan tempat kerja PNS, agar diusahakan tidak terlalu jauh sehingga kinerja PNS bisa meningkat dan mereka bisa bekerja dengan baik.

‘’terkait pengadaan baju seragam sekolah, untuk dua hari ini kita harus selesaikan, undang tokoh agama dan tokoh masyarakat untuk membahasnya.” Kata, Haji Pirin, demikian Ia akrab disapa.

“Untuk Dinas Lingkungan Hidup, beberapa pekerjaan harus segera diselesaikan diantaranya adalah mulai masalah sampah, lampu penerangan jalan dan penataan taman kota. Dinas LH juga diperintahkan menyusun kebutuhan sarana dan prasarana agar segera diadakan di APBDP.” Imbuhnya.

Sementara itu, dalam hal infrastruktur, Haji Pirin memberikan catatan khusus kepada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan dan Pemukiman agar tetap konsisten memenuhi hak-hak dasar masyarakat sesuai dengan visi misi bupati dan wakil bupati. Lanjutkan bedah rumah, pembangunan Bronjong dan fasilitas-fasilitas umum yang lainnya.

Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan, untuk memvalidasi kembali target penerima kartu UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah). Diskoperindag juga diminta berinovasi untuk menjadikan produk unggulan daerah lebih dikenal luas, menjadikan kopi Rarak Ronges dan madu KSB memiliki brand.  Selain itu Diskoperindag juga diminta agar segera mempersiapkan ekspo Apkasi (Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia).

Dinas Kelautan dan Perikanan agar kembali memvalidasi penerima Kartu Bariri Nelayan. Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan juga hsrus terus memvalidasi penerima program Kartu Bariri Tani dengan memanfaatkan data di Bank. Bupati juga menyampaikan catatan masalah kelangkaan pupuk yang masih terjadi. Dinas Pertanian pun diminta untuk berkoordinasi dengan penyuluh untuk meningkatkan hasil panen, teknologi baru harus diadakan serta PPL yang harus lebih aktif. Untuk dana bantuan dari pusat, diusahakan mengikuti pola pemerintah daerah terutama terkait metode pelaksanaannya.

Dinas Sosial, diharapkan menjadi pintu masuk data yang valid di Kabupaten Sumbawa Barat terkait status manusia yang ada. Data harus real time. Jika ada perubahan seperti penerima bantuan yang meninggal, maka harus segera di up date dan dilaporkan ke dinas terkait. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Peneltian Pembangunan agar terus mengontrol seluruh dinas dalam perencanaan dan pembangunan daerah. Mempertahankan visi dan misi daerah agar tidak berubah.

Catatan untuk Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa agar memberikan pembinaan kepada pemerintah desa dalam menyusun, mengelola dan melaporkan penggunaan APBDes serta menekankan desa untuk membelanjangan anggaran untuk kebutuhan masyarakat yang benar-benar dibutuhkan.

Badan Pengelola Keuangan Daerah, untuk mempersiapkan regulasi tentang penyusunan APBD, APBDesa, pemberian dana hibah, bansos dan regulasi tentang mekanisme pertanggungjawaban untuk dana stimulan.

Kepada Kepala BPMPT agar meningkatkan kinerja dan pelayanan dengan kelengkapan Standar Operasional Prosedur. Dalam menerbitkan perizinan dan rekomendasi, agar tetap berkoordinasi dengan berbagai stakeholders. Untuk P2KBP3A, agar kampung keluarga berencana menjadi prioritas pelaksanaan, perlindungan anak dan perempuan juga terus ditingkatkan.

Dinas Pariwisata diminta untuk mengembangkan spot wisata unggulan terutama spot surfing dan paralayang. Khusus mantar, agar disediakan tempat selfie. Bila perlu ada pesawat tempur bekas dan sudah tidak terpakai sebagai icon olahraga kedirgantaraan bisa ditempatkan di sana. Menghadapi Festival Tambora Menyapa Dunia tahun depan diupayakan agar finishnya di KSB dan lokasinya bisa disediakan.

Dinas Perhubungan agar memanfaatkan dan mengelola dermaga terutama dermaga labuhan lalar dengan baik,  berinovasi agar dermaga tersebut bisa multifungsi. ‘’Soal Bandara Sekongkang, kita telah bersurat ke Kemenhub, bahwa pesawat berkapasitas 15 sheet akan beroperasi” ungkap Bupati.

Catatan untuk, Badan Kepagawaian Daerah agar segera menuntaskan evaluasi terhadap ASN dan PTT. Inspektorat, agar APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah) lebih giat.  Satpol PP, mengamankan lingkungan KTC dan ketika waktu shalat agar semua ASN termasuk juga pedagang bisa  sholat berjmaah. Sapi yang berkeliaran di KTC untuk diamankan. Termasuk kos-kosan untuk tetap dilakukan pendataan dan pemantauan. Badan Pendapatan dan Aset Daerah, agar menertibkan aset daerah dan menggali sumber pendapatan untuk mengantisipasi penurunan pendapatan tahun 2018 dan 2019.

Dinas Pemadam Kebakaran, agar meniginventarisir sarana dan prasarana yang kurang agar bisa mengusulkan pengadaan ke Bappeda dan Litbang. Dinas Ketahanan Pangan agar melakukan inovasi peningkatan produksi sayur sehingga tidak bergantung dan mendatangkan sayur dari luar daerah. Kesbangpoldagri, diinstruksikan untuk mengelola Forkominda dengan baik dan menjaga keakuratan informasi Kominda.

Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi, isu PHK akan banyak diributkan, maka harus dikelola dengan baik. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, agar meningkatkan pelayanan. Dinas Komunikasi dan Informatika, untuk membuat materi Baliho yang lebih berkualitas. Sekretariat DPRD KSB, harus memahami bahwa sekretariat DPRD merupakan perpanjangan tangan dari Pemerintah Daerah sehingga harus bisa melaksanakan instruksi dari pemerintah daerah dengan baik. Dinas Arsip dan Perpustakaan, agar mengelola arsip dengan baik.  Staf Ahli agar bisa bekerja sama dengan dinas-dinas dalam hal koordinasi. Unit Layanan Pengadaan agar bekerja independen.

Sementara itu untuk Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit, Bupati memberikan apresiasi. Apresiasi diberikan Bupati karena masalah yang dihadapi Dinas Kesehatan dan RSUD Asy Syifa sangat banyak, namun dapat di selesaikan dengan cepat. Bupati mengimbau Kepala SKPD harus memberikan pemahaman yang komprehensif terkait usulan anggarannya kepada DPRD, maka insya Allah akan diloloskan. Bupati juga mengimbau agar Kepala SKPD menjadi contoh dan mengajak bawahannya untuk meningkatkan disiplin, integritas dan semangat kerja yang tinggi dengan landasan Ikhlas Jujur dan Sungguh-sungguh.

Wakil Bupati Fud Syaifuddin, S.T menambahkan, Kepala SKPD juga harus menjadi contoh dan mengajak bawahannya sholat berjamaah Dzuhur dan Ashar di Masjid Agung Darussalam. ‘’Untuk melihat kedisiplinan pegawai hari pertama masuk kerja usai libur Idul Fitri ini, insyaallah jam 14.00 Wita nanti saya akan sidak bersama staf ahli.” Ungkapnya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Sumbawa Barat, Abdul Azis, S.H., M.H mengatakan agar seluruh Kepala SKPD catatan yang disampaikan Bupati dan Wakil Bupati untuk dijadikan pedoman untuk kemudian di rapatkan secara internal di SKPD masing-masing sehingga bisa segera dilaksanakan. Progresnya pun agar segera dilaporkan ke bupati.(Ibrahiml.Radio Arki)

 

Related posts

Busana Gubernur NTB saat Hadiri Hultah NWDI Tuai Kontroversi

ArkiFM Friendly Radio

Kasus Ketenagakerjaan Tahun 2017 di Sumbawa Barat Meningkat

ArkiFM Friendly Radio

Pengawasan Keselamatan Kerja Di Perusahaan Skala Kecil dan Menengah Dinilai Lemah

ArkiFM Friendly Radio

Leave a Comment