Foto; Bupati bersama kepala daerah lainnya saat menerima penghargaan APBD Award
Sumbawa Barat. Radio Arki – Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) menerima penghargaan APBD Award, kategori pendapatan daerah tertinggi kedua di Indonesia, di Jakarta, Kamis (16/3). Penghargaan yang diberikan saat digelarnya Rakornas Keuangan Daerah tahun 2023 itu, diterima langsung oleh Bupati Sumbawa Barat, Dr. Ir. H. W Musyafirin, disaksikan Wakil Menteri Dalam Negeri, Kepala LKPP dan Dirjen Perimbangan Keuangan Daerah Kementrian Keuangan RI.
Ada lima daerah yang berhasil mendapatan penghargaan kategori realisasi pendapatan daerah tertinggi, diantaranya Kabupaten Tabalong peringkat lima, Kabupaten Tanah Laut peringkat empat, Kabupaten Kutai Kertanegara peringkat tiga, Kabupaten Sumbawa Barat peringkat dua, dan Kabupaten Bojonegro peringkat pertama. Selain penghargaan kategori realisasi pendapatan daerah tertinggi, ada juga penilaian untuk kategori realisasi belanja daerah tertinggi dan kategori realisasi PAD tertinggi.
Agus Nursanto selaku perwakilan BRI, mengatakan bahwa BRI selalu mendukung penuh program pemerintah yang berkaitan langsung dengan keuangan. Salah satunya Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) yang merupakan bentuk digitalisasi pengelolaan Keuangan Daerah. “Sejak awal dikeluarkan SIPD, BRI turut berperan aktif dalam mensukseskan 27 Pemerintah Daerah untuk segera terkoneksi dengan system yang ada di Kemendagri. Tim IT BRI siap berkolaborasi dengan masimal dengan Pusdatain Kemendagri,” ungkapnya.
Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri, Jhon Wempi Wetipo menegaskan komitmennya untuk terus mendorong peningkatan keuangan daerah dalam mengatasi inflasi, penyelaaian stunting dan kemiskinan ekstrim, serta upaya percepatan realisasi APBD sejak awal tahun, sehingga berpengaruh dalam meningkatakan belanja rumah tangga dan meingkatkan eknomi masyarakat. “Kita juga terus mendorong belanja pihak swasta, sehingga perekonomian daerah akan berkembang,” katanya.
Dalam kesempatan tersebut, Wamendagri membeberkan Realisasi APBN tahun 2022 sebesar 115,90 % atau 2.626 triliun. Realisasi pendapatan dari 2021 sebesar 96,16 % atau sebesar 1.123 Trilian, serta realsasi pendapatan rata rata kabupaten sebesar 97,38 % atau 94,86 629 Triliun. “Sejalan dengan kabupaten, realsasi pendapatan kota 96,27 % atau 150 Triliun,” imbuhnya. Untuk mengoptimalkan target capaian APBD, Wamendagri mengunkapkan langkah-langkah yang harus dilakukan yaitu, melakukan pengadaan dini yang coba dilakukan paada bulan Agustus tahun sebelumnya. “Sementara pelaksanaan kegiatan agar dilalukan setelah Nota Kesepakatan KUA PPS ditandatangani Kepala Daerah dan DPRD, bisa juga melalui percepatan belanja melalui E Katalog dan penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah,” tandas Wamendagri. (Enk. Radio Arki)
