ARKIFM

Alimin Sebut Jumlah RTLH di KSB Capai 4 Ribu Lebih

Sumbawa Barat. Radio Arki – Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim) Kabupaten Sumbawa Barat, Ir. H. Alimin, mengungkapkan bahwa jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di wilayah tersebut mencapai lebih dari 4 ribu unit.

Dalam upaya penanganan, Ia menyatakan bahwa program RTLH akan menjadi fokus pada Tahun Anggaran 2023.

H. Alimin menjelaskan bahwa sebagai langkah awal untuk menindaklanjuti program RTLH tersebut, pihaknya sedang melakukan validasi data berdasarkan nama dan alamat.

“Kami saat ini tengah melakukan validasi data berdasarkan nama dan alamat untuk mempersiapkan program RTLH tahun ini,” ujarnya, saat ditemui arkifm.com (24/7/23).

Pemerintah Daerah KSB, melalui Dinas Perkim, telah mengalokasikan anggaran untuk berbagai kebutuhan masyarakat, termasuk dalam bidang pendidikan, kesehatan, pertanian, dan pembangunan infrastruktur.

Diketahui bahwa Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim) Sumbawa Barat memiliki tanggung jawab dalam penanganan RTLH sebanyak 4.319 unit.

“Kecamatan Taliwang menjadi wilayah dengan jumlah RTLH terbanyak, mencapai 1.782 unit dari total 4.319 unit tersebut,” tambah Ir. H. Alimin, yang akrab disapa Haji Alimin, mantan Kepala Dinas Ketahanan Pangan.

Ia menyebutkan bahwa jumlah RTLH sebanyak 4.000 lebih itu merupakan data terakhir dari tahun lalu (2022).

Menanggapi kondisi Taliwang sebagai pusat pemerintahan dan ekonomi di KSB, H. Alimin menyebut penanganan RTLH di wilayah ini memerlukan strategi yang kompleks.

Rincian jumlah RTLH di setiap kecamatan adalah Seteluk 661 unit, Poto Tano 594 unit, Jereweh 508 unit, Brang Rea 452 unit, Sekongkang 180 unit, Maluk 117 unit, dan Brang Ene 25 unit.

Kendati tidak meyebutkan jumlah penanganan RTLH di tahun ini, Ia menegaskah bahwa penanganan RTLH akan tetap menjadi fokus dengan memanfaatkan anggaran APBD. Salah satu syarat rumah warga yang direhabilitasi adalah milik Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Terkait harapannya untuk mendapatkan proyek RTLH dari Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), Ia  menambahkan, bahwa jika bantuan BSPS turun dengan jumlah lebih banyak dari tahun sebelumnya, kemungkinan jumlah RTLH di KSB dapat berkurang.

“Kita berharap KSB selalu mendapat porsi tiap tahunnya, sehingga RTLH kita bisa segera kita tangani dalam jumlah yang signifikan,” tandasnya. (Enk. Radio Arki)

Related posts

Tidak Ada Tumpang Tindih Anggaran Di Program RLH Tahun 2018

ArkiFM Friendly Radio

Babinsa Desa Simpasai Berikan Pesantren Kilat Pada Santri Ponpes Al Iman

ArkiFM Friendly Radio

Kasus Pemerkosaan Hingga Hamil di Sumbawa Diambil Alih Polda NTB

ArkiFM Friendly Radio