Sumbawa Barat. Radio Arki – Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Kabupaten Sumbawa Barat mengusulkan Posyandu Gotong Royong sebagai kandidat penerima Penghargaan Innovative Government Award (IGA) tahun 2023.
Kepala BRIDA Kabupaten Sumbawa Barat, Agus SPd, MM, menyatakan bahwa, program ini memenuhi syarat untuk menjadi salah satu rencana usulan pada IGA 2023, dengan mempertimbangkan faktor pendukung dari inovasi yang telah dilakukan.
Posyandu Gotong Royong, kata Agus, tidak hanya berfungsi sebagai tempat untuk pertemuan antara warga dengan petugas kesehatan, melainkan juga sebagai pusat layanan masyarakat terintegrasi.
Keputusan untuk mengusulkan program ini sebagai kandidat penghargaan IGA dilatarbelakangi oleh keberhasilan pemerintah KSB dalam melibatkan kelompok masyarakat menjadi Agen Gotong Royong (AGR).
“Pemerintah KSB sudah mampu melibatkan secara aktif kelompok masyarakat yang direkrut menjadi Agen Gotong Royong. Pajak bumi dan bangunan di bawah 100 ribu digratiskan, mencapai target hampir 200 persen senilai 500 juta lebih,” ungkap Agus, belum lama ini.
Program Posyandu Gotong Royong juga menjadi bukti keseriusan pemerintah KSB untuk terus berinovasi dan memberikan laporan kepada pemerintah pusat mengenai indeks inovasi daerah.
Agus menjelaskan bahwa Indeks Inovasi Daerah mencakup inovasi tata kelola pemerintah daerah, pelayanan publik, dan inovasi daerah lainnya sesuai dengan urusan pemerintah.
“Proses mendapatkan penghargaan IGA menjadi salah satu tujuan, karena IGA merupakan bentuk penilaian dan apresiasi pemerintah pusat terhadap semangat dan keberhasilan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan cara-cara inovatif,” tambah Agus.
Posyandu Gotong Royong sebelumnya telah mendapatkan apresiasi dari Menteri Kesehatan RI saat berkunjung ke KSB, terutama terkait kolaborasi dengan Posyandu Prima dalam Integrasi Layanan Primer (ILP), yang menjadi inovasi pertama dan satu-satunya di Indonesia.
BRIDA KSB akan mengajukan usulan resmi sebagai bagian dari upaya terus melakukan inovasi daerah dalam meningkatkan layanan publik, tata kelola pemerintahan, dan pembangunan di daerah. (Enk. Radio Arki)
