Sumbawa Barat. Radio Arki – Dalam rangka memastikan kesiapan pengamanan Pilkada serentak 2024, Kapolda NTB, Irjen Pol. Drs. R. Umar Faroq, S.H., M.Hum., melaksanakan kunjungan kerja (Kunker) ke Polres Sumbawa Barat, Kamis, 15 Augustus 2024.
Kunjungan ini bertujuan untuk mengecek langsung kesiapsiagaan personel keamanan di wilayah Kabupaten Sumbawa Barat.
Kapolda NTB memulai kunjungan dengan memimpin apel gelar pasukan yang diikuti oleh 200 personel gabungan, terdiri dari 1 SST Kodim 1628/Sumbawa Barat, 1 SST Brimob Ki 2 Yon B Pelopor, 1 SST Sabhara Polres Sumbawa Barat, dan 1 SST BPBD Sumbawa Barat.
Apel ini berlangsung di lapangan Wicaksana Laghawa Polres Sumbawa Barat.
Kapolda NTB menekankan pentingnya kesiapan seluruh personel dalam menghadapi potensi kerawanan selama Pilkada.
“Nusa Tenggara Barat berada di tingkat rawan ke-7 dalam pelaksanaan Pilkada serentak. Untuk itu, pengamanan menjadi tanggung jawab bersama, dan saya akan memberikan penekanan khusus demi kelancaran pelaksanaan Pilkada,” ujarnya.
Lebih lanjut, Kapolda menyatakan bahwa netralitas TNI dan Polri merupakan hal mutlak dalam menjalankan tugas pengamanan.
“Anggota TNI dan Polri harus netral, tidak berpihak kepada salah satu pasangan calon (Paslon), karena kita adalah abdi negara yang bertugas mengawal dan mengamankan proses Pilkada,” tegasnya.
Sinergi antara TNI, Polri, dan elemen masyarakat juga menjadi sorotan dalam amanat Kapolda. Ia menekankan bahwa kerja sama ini krusial untuk menciptakan kondisi aman dan tertib selama pelaksanaan Pilkada serentak 2024.
Setelah apel selesai, Kapolda melanjutkan dengan pembagian 50 paket sembako sebagai bentuk bantuan kepada masyarakat. Kegiatan dilanjutkan dengan pengecekan kendaraan dinas dan perlengkapan personel untuk memastikan kesiapan operasional.
Kegiatan ini dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi, termasuk Irwasda Polda NTB, KBP Dede Ruhiat Djunaedi, S.I.K., M.Hum., Karo Ops Polda NTB, KBP Abu Bakar Tertusi, S.I.K., S.H., M.Han., serta para perwira lainnya dari Polda NTB, Polres Sumbawa Barat, dan perwakilan instansi terkait seperti Dandim 1628/Sumbawa Barat, Sekda Sumbawa Barat, serta Komisioner KPU dan Bawaslu. (Admin02.RadioArki)
