Sumbawa Barat. Radio Arki – Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman Republik Indonesia, Fahri Hamzah, S.E., melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Sumbawa Barat. Rombongan Wamen diterima dengan hangat oleh Pjs Bupati Sumbawa Barat, Julmansyah, S.Hut, M.A.P di Pendopo Bupati Sumbawa Barat, Minggu 17 November 2024.
Turut hadir dalam kesempatan ini, dua Wakil Pimpinan DPRD Kabupaten Sumbawa Barat, unsur Forkopimda, serta anggota DPRD Provinsi.
Pjs Bupati Julmansyah mengungkapkan rasa bangga atas kehadiran Fahri Hamzah, yang menurutnya telah mewakili masyarakat Sumbawa Barat di tingkat nasional. Pjs Buapti juga menyampaikan kondisi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Sumbawa Barat.
“Oleh Bang Fahri kita terasa terwakili. Meskipun kita lahir di pulau-pulau kecil, kita memiliki wakil di Kabinet Merah Putih. Beliau akan memberikan manfaat besar, baik untuk bangsa, khususnya untuk Sumbawa dan Sumbawa Barat,” ujar Julmansyah.
Pjs Bupati juga menyampaikan tantangan Sumbawa Barat dalam menyiapkan penopang ekonomi pasca-pertambangan.
“KSB berada di ujung senja, di mana matahari mulai terbenam. Kita harus menyiapkan pelita untuk menghadapi malam. Selain sektor tambang, kita harus menyiapkan sektor ekonomi lainnya untuk masa depan,” tambahnya.
Julmansyah juga mengungkapkan data penting mengenai kondisi sosial di Sumbawa Barat. Saat ini, jumlah penduduk KSB mencapai 150 ribu jiwa dengan luas wilayah 170 km persegi. Ia menyebutkan angka stunting di KSB cukup rendah, yakni sekitar 10 persen menurut Survei Gizi Indonesia, dan 7 persen menurut EPPBGM.
Selain itu, terkait masalah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), Pjs Bupati mengungkapkan bahwa ada sekitar 330 rumah yang masih tidak layak huni dan 320 rumah dengan kondisi buruk (Badlock).
“Jika Kementerian ingin menuntaskan RTLH dan Badlock, KSB sangat siap, tentu dengan dukungan PKP serta perusahaan besar seperti Amman dan ruang fiskal yang baik. Kami berharap Kementerian PKP dapat menjadikan KSB sebagai contoh daerah yang tuntas dalam menyelesaikan masalah RTLH dan Badlock,” katanya.
Sementara itu, Wamen PKP Fahri Hamzah menyampaikan bahwa ia ditugaskan oleh Presiden Prabowo untuk menata kembali sektor perumahan dan pemukiman rakyat yang masih banyak yang tidak teratur.
“Salah satu persoalan besar yang kita hadapi adalah sampah. Manusia menciptakan sampah, namun tidak memikirkan bagaimana cara mengelolanya. Oleh karena itu, saat membangun rumah, fokuskan pada MCK dan pengelolaan sampah rumah tangga. Setiap rumah harus memiliki fasilitas untuk memilah sampah organik yang dapat dijadikan biogas atau pupuk,” jelas Fahri.
Fahri juga mengingatkan pentingnya peran pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah dan pemukiman yang lebih baik. “Pemda yang memiliki warga, jadi pengelolaan sampah harus diserahkan pada Pemda,” tegasnya.
Ia juga menekankan pentingnya pembangunan yang berkelanjutan untuk menciptakan tempat tinggal yang nyaman dan layak bagi semua orang. “Mari kita bersama-sama mengelola lingkungan agar semua orang dapat memiliki rumah yang menyenangkan. Rumah harus menjadi tempat yang mendidik dan membentuk generasi masa depan yang lebih baik,” ungkap Fahri.
Terkait program Kementerian PKP, Fahri Hamzah menargetkan pembangunan perumahan sebanyak tiga juta unit per tahun, dengan komposisi dua juta unit di desa dan satu juta unit di kota. Ia juga menambahkan bahwa Kementerian PKP akan segera merekrut 6.000 pegawai untuk memperkuat struktur organisasi kementerian tersebut.
“Pembangunan di KSB harus dilakukan dengan niat baik dan tekad yang kuat. Mari kita bekerja sama, bahu-membahu untuk menjadikan KSB sebagai contoh dan menjadi rahmatan lil alamin,” pungkas Fahri Hamzah. (Admin02.RadioArki)
