“Pemerintah daerah Sumbawa Barat terus melakukan berbagai upaya untuk melakukan penurunan kemiskinan. Berbagai program yang dianggap langsung menyentuh sasaran warga miskin telah mulai luncurkan sejak tahun 2017 lalu. Adakah pengaruh berbagai program tersebut?”
Sumbawa Barat. Radio Arki- Badan Pusat Statistik terbaru tahun 2017 merilis bahwa, angka kemiskinan di Sumbawa Barat untuk tahun 2016 pada angka 15,96 persen atau turun sebanyak 0,54 persen dari jumlah sebelumnya 16,50 persen. Angka ini tentu sangatlah rendah apabila dilihat dari berbagai upaya yang telah dilakukan pemerintah daerah Sumbawa Barat untuk mengentaskan kemiskinan, seperti Kartu Pariri Dan Kartu Bariri. Meski demikian, Bupati Sumbawa Barat, Dr.Ir.H.W.Musyafirin tetap optimis bahwa angka tersebut angka kemiskinan itu akan semakin menurun, karena pihak BPS tengah melakukan survei untuk menentukan angka kemiskinan tahun 2017 yang akan dirilis pada awal tahun 2019 mendatang.
‘’Penurunan hanya 0,54 persen, apakah caranya salah atau tidak cukup dengan program Kartu Bariri dan Pariri, tentu program ini tidak serta merta dikambing hitamkan. Pendataan tidak berbanding lurus. Jadi keluaran program Bariri dan Pariri belum kelihatan untuk tahun 2017,” ujar Bupati, Dr.Ir.H,W.Musyafirin, dalam Rapat pembukaan musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) Tahun 2018 dalam rangka penyusunan RKPD tahun 2019, Kamis (22/3) lalu.
Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sumbawa Barat tahun 2017 pada level 7,14 persen, lanjutnya. Dan kemiskinan di KSB, kata Bupati dapat dikatakan sebagai penyakit masyarakat. Karena apabila dilihat secara riil, dari hasil verifikasi dan validasi bersama Agen PDPGR kemudian dideklrasikan mulai di tingkat desa, kecamatan hingga kabupaten, jumlah riil warga yang mengaku miskin dan memang miskin hanya 3,32 persen dari jumlah penduduk, atau sebanyak 1.586 kepala keluarga atau 4.483 jiwa.
Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa Barat juga akan lebih fokus untuk mengintervensi warga tersebut. Bahkan untuk mengintervensi warga miskin, pihaknya akan membuat rekening khusus bagi warga miskin agar mendapat uang santunan maksimal Rp. 200 ribu perbulan. Dan program untuk upaya mengentaskan kemiskinan, kata Bupati harusnya juga dapat diinstervensi pemerintah desa melalui APBDes.
Lebih lanjut, ia mengungkapkan, sebagai upaya mengentaskan kemiskinan dan menumbuhkan perekonomian, pada sektor infrastruktur. Pemerintah akan berupaya mengaktifkan bandara Sekongkang untuk meningkatkan konektivitas antar wilayah. Untuk mengaktifkan bandara ini, pemerintahh tengah membangun Komitmen dengan PT. AMNT. Dimana PT. AMNT tidak lama lagi akan mengoperasionalkan Bandara Sekongkang. Bukan hanya itu, pengoperasionalan Dermaga Labuhan Lalar juga akan dikejar. Sementara Dermaga umum di Benete akan ditutup. Dermaga Benete difokuskan untuk kebutuhan industi. Sektor kelistrikan, investor Korea Selatan telah mensurvei laut di Labuhan Lalar.
“Rencananya, di sekitar laut tersebut akan dibuat pembangkit listrik tenaga pasang surut air laut. Untuk pertanian, mudah-mudahan Bendungan Bintang Bano akan di resmikan bapak Presiden pada Harlah KSB ke-15 tahun ini. Disamping bendungan, jaringan irigasi juga dibangun mendampingi proyek bendungan ini.” Demikian, Bupati. (Unang Silatang. Radio Arki)
