“Hari Buruh sedunia adalah momentum untuk memperingati perjuangan hari buruh dalam menuntut haknya. Beragam pola peringatanpun dilakukan Serikat Buruh di seluruh Dunia.”
Sumbawa Barat. Radio Arki – Memperingati hari buruh sedunia, Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) Kabupaten Sumbawa Barat, Rabu (2/5) siang kemarin menggelar aksi demontrasi di komplek perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa Barat. Dalam aksi tersebut, terdapat sejumlah tuntutan yang sampaikan kepada pemerintah daerah, diantaranya yaitu mendesak agar Bupati Sumbawa Barat juga bersedia menjadi ketua tim penyelamatan dalam mengahdapi gelombang PHK yang terjadi sejumlah perusahaan di Sumbawa Barat, khususnya di Batu Hijau.
“Permintaan kami yang utama adalah meminta agar Bupati mau jadi ketua tim penyelamatan pekerja dari PHK. Ini penting, karena bupati juga menjadi ketua tim perekrutan dalam perekrutan di salah satu perusahaan di batu Hijau,” ujar Ketua DPC SBSI KSB, Malikurrahman dalam orasinya.
“Logikanya sederhana, secara aturan tugas pemerintah adalah perlindungan. Dan bupati mau jadi ketua tim perekrutan adalah karena ingin memastikan semua proses itu benar dan dapat terakomodir maksimal warga lokal, artinya dengan semangat ingin mengurangi pengangguran. Sedangkan PHK adalah kebijakan yang jelas akan menghasilkan pengangguran. Jadi kalau pemerintah sibuk tentang bagaimana mengurangi pengangguran, maka baik itu perekrutan dan penyelamatan juga harus dilakukan secara seimbang dan adil.” Imbuhnya, menjelaskan.
Dalam aksi yang digelar di gerbang KTC dan berjalan aman tersebut, SBSI KSB diterima oleh wakil bupati Sumbawa Barat dan jajaran disnakertrans setempat. setelah melakukan dialog bersama, massa aksi akhirnya mau membubarkan diri, dan berjanji akan terus mengawal proses tersebut.
“Tentu dasar pemerintah bertindak adalah aturan, kalau perusahaan salah ya.. harus ditindak tegas, begitupun juga pekerja yang salah. Dan untuk persolan bupati menjadi ketua tim perlindungan, tentu ini perlu dikomunikasi kepada bupati langsung. Nanti saya akan sampaikan langsung.”Ujar wabup KSB, dalam menerima tuntutan massa aksi.
Disnakertrans jangan seperti mewakili perusahaan
Sementara itu, merespon tuntutan massa aksi, Kepala Disnakertrans, Abdul Hamid menyampaikan bahwa kebijakan merumahkan dan PHK karyawan di PT. AMNT harus dimulai dari argumentasi awal. Bahwa PT AMNT telah bermetamorfosis bentuknya dari bentuk lain, yaitu dari PT. Newmont Nusa Tenggara. Hal ini, menurut Abdul Hamid menyebabkan tidak ada lagi ruang project disana, tetapi dikembangkan di bisnis yang lain.
“Bagi saudara saudara yang ingin tetap di PT.AMNT secara aturan memang boleh mempertahankan diri, tetapi secara defacto sudah tidak ada pekerjaan lagi disitu. Sehingga kita harus mempersiapkan diri ke tempat yang sudah ada pekerjaannya,” ungkap Hamid.
“Semestinya disnakertrans jangan seperti mewakili perusahaan. Karena bukan itu tugas Disnaker. Seharusnya yang paling penting ditanyakan Disnakertrans adalah, sudah gak dikomunikasikan dengan serikat pekerja dalam LKS bipartit setiap kebijakan tersebut. Dan tahu gak disnakertrans tentang adanya upaya adu domba oleh perusahaan kepada serikat pekerja. Kalau bicara benar dan salah maka terlalu banyak aturan yang menyatakan itu salah, jadi jangan seolah-olah tidak tahu.” ujar Malikurrahman, menyelah tanggapan kepala disnakertrans. (Enk.radio Arki)
