Mataram. Radio Arki – Demokrasi mutlak menjadi jembatan politik menuju “Kekuasaan”. Hanya saja, kekuasaan yang sudah diraih melalui demokrasi politik itu, haruslah sepenuhnya bertumpu pada esensi demokrasi yaitu keadilan dan kesejahteraan rakyat.
Hal ini disampaikan politisi muda Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Akhdiansyah, S. Hi saat menjadi pembicara di acara diskusi Politik Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Mataram dengan tema, “Demokrasi dan Kapabilitas sistem politik Indonesia”, kemarin (24/08).
Akhdiansyah mengatakan, prinsip Siyasah atau Politik dalam Islam adalah tasharruful imam ala ra’iyyah manuthun bil mashlahah, bahwa segala tindakan dan kebijakan seorang pemimpin haruslah berdasarkan dan tunduk pada kemaslahan dan kepentingan rakyat atau pihak yang dipimpinnya.
“Pihak yang dipimpin itu namanya Ra’iyyah atau Rakyat dalam bahasa Indonesia” terangnya.
Bertolak dari situ, maka menurutnya, politik sejatinya adalah medan dakwah, ibadah dan berkah sekaligus sehingga butuh niat, ketulusan dan jiwa pengabdian.
Di sesi tanya jawab, peserta diskusi mengeluhkan sistem politik Indonesia yang masih transaksional semisal masih maraknya korupsi dan praktik politik uang di masyarakat. Fenomena ini menjadikan keterwakilan di DPR maupun pemilihan pimpinan di Legislatif hanya memberikan kesempatan bagi orang yang punya uang.
Politisi muda yang lagi naik daun ini menanggapi positif. Diakuinya, politik uang masih menjadi masalah ketika seseorang ingin memasuki dunia politik. Tetapi, ia mengingatkan, modalitas pemikiran, kreatifitas dan ketulusan justru menjadi modal yang pertama-tama harus dimiliki seorang politisi.
Akhdiansyah menceritakan perjalanan politiknya sejak BEM di kampus, memberdayakan masyarakat melalui Lembaga Studi Kemanusiaan (Lensa) NTB, hingga masuk politik dan melakukan pendidikaan politik untuk menghadirkan kesadaran politik ditengah masyarakat.
“Politik uang harus dilawan dengan cara membangunan kesadaran politik masyarakat. Saya melakukannya selama 20 tahun loh, tidak sebentar. Bagi saya, para aktivis termasuk aktifis mahasiswa harus mulai menanamkam investasi sosial di daerah masing-maising. Mengisi ruang-ruang yang kosong dengan pendidikan politik yang mencerdaskan,” terangnya.
Ia berharap, organisasi-organisasi seperti HMI dan PMII harus tetap kritis mengontrol kebijakan pemerintah baik di eksekutif maupun legislatif. Semua kebijakan harus dipastikan tidak keluar dari kemaslahatan rakyat.
“Bagi saya, HMI dan organisasi-organisasi yang lain harus menjadi corong perubahan. Ingatkan kita yang hari ini mendapat amanat rakyat. Artinya menjadi mitra kritis semua stackhorder yang ada,”harapnya.
Secara terpisah, Muhammad Arif Ketua Bidang Partisipasi Pembangunan Daerah HMI Cabang Mataram mengatakan, berterimakasih kepada Akhdiansyah, SHI yang bersedia mengisi diskusi politik ini. Diskusi tersebut adalah bagian dari perhatian khusus HMI Mataram membaca realitas politik Indonesia khususnya NTB selama ini.
“Alhamdulillah, kita mendapatkan pendidikan politik yang luarbiasa dari Bang Akhdiansyah. Tak banyak tokoh-tokoh politik kita yang siap diajak berdiskusi kritis seperti ini. Kami ucapkan selamat atas keterpililihan beliau sebagai Anggota DPRD Propinsi Periode 2019-2024” katanya.
Diskusi ini berlangsung di ekretariat HMI Cabang Mataram. Dihadiri kader-kader HMI, aktifis Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), Aktifis Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) serta sejumlah aktifis kampus di Kota Mataram. (M Arif. Radio Arki)
