Balikpapan. Radio Arki – Rapat Koordinasi Nasional Ke II Kops Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) dengan tema yaitu “Mewujudkan Kedaulatan Energi dan Pangan Untuk Kesejahteraan Rakyat”, Resmi digelar di Hotel Gran Senyiur Balikpapan, Kalimantan Timur, Jumat (30/9).
Sejumlah tamu undangan hadir di acara Rapat Koordinasi Nasional Korps Alumni Mahasiswa Islam diantaranya, Koordinator Presidium Majelis Nasional KAHMI Hamdan Zoelfa, Dewan Penasihat KAHMI Akbar Tanjung, Menteri Bappenas RI Bambang Brodjonegoro, Gubernur Kaltim Isran Noor, Pejabat Ketua Umum PB HMI Arya Kharisma Hardy, serta Seluruh Pengurus Majelis Wilayah dan Majelis Daerah Kops Alumni HMI Se-Indonesia
Dalam sambutannya, Koordinator Presidium MN KAHMI, Hamdan Zoelfa menyampaikan terimakasih kepada gubernur Kalimantan Timur yang telah mendukung terselenggaranya Rakornas II KAHMI dikota balikpapan.
“Terimakasih pak gubernur kalimantan timur yang telah mendukung terselenggaranya Rakornas II KAHMI dikota balikpapan”, Ucapnya
Ia juga sempat menjelaskan soal masalah yang pernah menerpa HMI Beberapa waktu lalu, hingga membuat KAHMI yang merupakan lembaga Alumni HMI bingung memposisikan diri. Namun setelah mendengar penjelasan MPK PB HMI, pihaknya menganggap keputusan yang diambil MPK PB HMI adalah dalam rangka penyelamatan organisasi.
“Jujur KAHMI sempat bingung memposisikan diri saat iti. Namun setelah mendengar penjelasan MPK PB HMI, kami menganggap keputusan yang diambil MPK PB HMI adalah dalam rangka penyelamatan organisasi dan kita harus dukung itu”, Tambahnya
Sehingga ia menegaskan bahwa posisi KAHMI saat ini hanya mengakui PB HMI dalam kepemimpinan Arya Kharisma Hardy sebagai Pejabat Ketua Umum, untuk itu ia meminta kepada Presidium MW KAHMI dan MD KAHMI seluruh Indonesia untuk tidak mengindahkan hal-hal yang berkenaan dengan institusi PB HMI diluar Kepengurusan Pejabat Ketua Umum.
“Secara tegas KAHMI saat ini hanya mengakui kepemimpinan Arya Kharisma Hardy sebagai Pejabat Ketua Umum, untuk itu kami meminta kepada Presidium MW KAHMI dan MD KAHMI seluruh Indonesia untuk tidak mengindahkan hal-hal yang berkenaan dengan institusi PB HMI diluar Kepengurusan Pejabat Ketua Umum”, Tutupnya. (Rls. Radio Arki)
