Mataram. Radio Arki – Pembahasan Rancangan APBD Nusa Tenggara Barat tahun 2020 terkesan amburadul. Pembahasan tersebut terbilang sangat singkat dan dinilai tidak berkualitas.
PDI-P NTB menolak keras pembahasan tersebut. Ketua DPD NTB Provinsi NTB, Rachmat Hidayat mengatakan banyak sekali masalah dalam APBD NTB 2020.
“Sikap PDI-P menolak RAPBD yang diajukan Pemerintah Daerah NTB. RAPBD yang amburadul, beberapa kali perubahan angka-angka, cara membahas tidak transparan, pejabat yang diajak tidak kredibel,” ujarnya di Kantor DPD PDIP NTB di Lingkar Selatan, Jumat (30/8).
Rachmat mengatakan, kinerja APBD perubahan tersebut banyak pelanggaran-pelanggaran. “Paling utama pembahasan mendadak dengan waktu singkat, kedua melanggar tata tertib,” ungkapnya.
Dia mengaku heran saat Gubernur NTB Zulkieflimansyah membacakan RAPBD, justru dihari yang sama dilakukan pandangan umum oleh fraksi. Ini justru aneh karena pemandangan umum dilakukan super cepat yang diindikasikan tanpa dipelajari terlebih dahulu RAPBD tersebut.
“Yang dibacakan gubernur tidak sesuai dengan postur APBD, ini ada apa jangan kita dianggap bodoh,” sesalnya.
Rachmat mengaku dirinya telah ditelepon Gubernur NTB untuk bertanya soal pembahasan APBD perubahan tersebut, namun jawaban Gubernur NTB menurutnya sangat mengecewakan.
“Zul telpon, saya katakan APBD-mu amburadul, dia jawab saya enggak tahu bang. Seorang Gubernur menjawab tidak tahu ini jangan main-main. Itu akibat dari salah menetapkan orang yang tidak sesuai kompetensinya. Ini sangat berbahaya apalagi dibahas kucing-kucingan,” tandasnya.
“Apanya yang gemilang. Tidak usah kita tagih janji 100 hari, satu tahunnya enggak ada,” cecarnya.
Rachmat mensinyalir ada politik adu domba yang dilakukan Gubernur NTB Zulkieflimansyah terhadap gubernur pendahulunya. Ada kebijakan pendahulunya yang dihilangkan.
“Diduga, ada politik adu domba yang menghilangkan kebijakan pendahulu. Dia lupa pendahulunya punya pengikut,” tegasnya.
Lebih jauh dia menantang agar APBD 2020 untuk dibedah bersama rakyat. Dia juga akan melaporkan masalah tersebut pada Menteri Dalam Negeri.
“Saya akan sampaikan Menteri Dalam Negeri karena tidak mengikuti aturan,” serunya.
Rachmat mengatakan mestinya yang diajukan perhatian lebih pada APBD adalah penanganan gempa Lombok, bukan semata soal pendidikan. “Akibat gempa saja belum bisa selesai, kok macem-macem,” ucapnya.
Anggota DPRD NTB Fraksi PDI-P, Ruslan Turmudzi, mengatakan PDI-P tidak bertanggungjawab pada APBD 2020. Dia mengatakan pembahasan APBD sangat bermasalah dan melanggar Peraturan Dalam Negeri.
Sebelumnya, Koalisi Masyarakat Sipil NTB juga menggelar aksi saat penetapan APBD 2020. Mereka mendesak tuntutan yang sama agar proses penetapan dihentikan karena APBD disinyalir sarat masalah.
Bahkan, Koalisi Masyarakat Sipil menilai jalan-jalan atau kunjungan kerja DPRD NTB ke luar negeri berbuntut singkatnya pembahasan APBD. Itu berujung digugatnya Gubernur NTB, DPRD NTB hingga Mendagri ke pengadilan. (M Arif. Radio Arki)
