Sumbawa Barat. Radio Arki – Adanya beberapa pengungkapan korupsi di Sumbawa Barat, menunjukkan bahwa rendahnya kesadaran akan hukum, selain juga didasari motif motif lainnya. Peran serta masyarakatpun menjadi suatu hal yang sangat penting, dalam memaksimalkan penyerapan informasi terkait adanya idikasi penyimpangan proyek pemerintah.
Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Sumbawa Barat, Nusirwan, SH.,MH kepada arkifm.com belum lama ini mengatakan bahwa, Kejari KSB sangat terbuka menerima informasi dari masyarakat terkait dugaan adanya indikasi penyimpangan proyek pemerintah di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB).
“Dari manapun masyarakat, kalau ada laporan atau masukan kita terima. Tentunya kita pelajari dulu laporannya seperti apa,” ujar Nusirwan.
Menurutnya, masyarakat saat ini sudah cerdas cerdas. Artinya, jika merasa dirugikan, maka langsung melapor. Karena bagaimanapun juga, masyarakatlah yang paling dirugikan jika adanya indikasi penyimpangan proyek pemerintah.
“Jika mereka merasa dirugikan terkait adanya indikasi penyimpangan proyek pemerintah, mereka baiknya melaporkan kepada kami,” tambahnya.
Untuk mendorong agar masyarakat lebih taat hukum, Kejari KSB tentu tidak tinggal diam. Ditelurkankan program Pembinaan Masyarakat Taat Hukum (Binmatkum). Dalam program Binmatkum ada tiga sasaran, pertama para pelajar dengan program Jaksa Masuk Sekolah (JMS). Kedua, sasaran pemerintah baik itu tingkat kabupaten hingga tingkat desa dengan program Penerangan Hukum. Ketiga, dengan sasaran masyarakat melalui program Penyuluhan Hukum.
“Khusus ke pemerintah, titik tekannya pada pelaksanaan anggaran, supaya tidak adanya penyalahgunaan kewenangan (abuse of power) yang berujung kasus korupsi. Sementara untuk realisasi program Binmatkum sendiri, masih disusun jadwalnya untuk dilaksanakan tahun 2020. Namun, tidak jika menungkinkan tahun ini juga akan dilaksanakan,” demikian tutup Nusirwan. (Enk. Radio Arki)
