Jakarta, CNN Indonesia — Kepolisian berencana memindahkan sidang perkara Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok karena alasan keamanan. Menurut juru bicara Mahkamah Agung Suhadi, perpindahan lokasi sidang ini memerlukan beberapa persyaratan.
Perpindahan lokasi sidang, kata Suhadi, memerlukan izin Ketua Mahkamah Agung bila melewati perpindahan otoritas atau daerah hukum.
“Misalnya sidang yang rencananya diadakan di PN Jakarta Utara dipindahkan ke Aceh, itu berarti ada perpindahan otoritas atau daerah hukum, maka perlu izin Ketua MA,” kata Suhadi dihubungi CNNINdonesia.com, Kamis (7/2).
Menurut Suhadi, sidang yang berpindah daerah hukum berarti juga perpindahan pengurusan administrasi perkara, termasuk perubahan susunan hakim.
“Kepengurusan administrasi perkara dan hakim ditentukan oleh otoritas hukum yang baru ditunjuk,” kata Suhadi.
Namun, apabila perpindahan lokasi sidang masih di wilayah otoritas hukum yang sama, maka tak perlu ada izin dari Ketua MA. Suhadi mencontohkan bila sidang berpindah di wilayah jakarta, maka perizinan diurus tingkat ketua pengadilan yang bersangkutan.
“Itu hanya perpindahan gedung atau lokasi, administrasi perkara dan susunan hakim tak berubah,” kata Suhadi.
Perpindahan lokasi sidang, kata dia, adalah hal yang biasa, terutama demi alasan keamanan. Menurut dia beberapa kali sidang kasus teroris dipindahkan dengan pertimbangan kepolisian akan mengalami kesulitan dalam menjaga keamanan atau akan berpotensi kerusuhan.
“Perkara teroris yang semula disidang di Aceh dipindahkan ke Jakarta, itu hal yang biasa,” kata Suhadi.
Pertimbangan perubahan lokasi, katanya, bisa berasal dari pimpinan kepolisian, kejaksaan atau pengadilan bersangkutan.
“Proses perpindahan tak butuh waktu lama, bisa segera difasilitasi,” kata dia.
Hingga Rabu sore, kata Suhadi, belum ada permintaan perubahan daerah hukum dalam kasus Ahok.
Sebelumnya, Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri Komisaris Besar Rikwanto mengatakan kedua lokasi ini disarankan demi alasan keamanan. Sebab, baik Kemayoran atau Cibubur, jauh dari pusat aktivitas masyarakat.
“Kami kasih masukkan dan pertimbangan di Kemayoran dan Cibubur. Sehingga masyarakat tidak terganggu dengan adanya sidang tersebut,” kata Rikwanto, Rabu (7/12).
(SUMBER : CNN INDONESIA)
