Sumbawa Barat. Radio Arki – Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) mulai memetakan tingkat kerawanan desa menjelang pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak yang dijadwalkan berlangsung pada Oktober 2026.
Langkah ini dilakukan sebagai upaya deteksi dini untuk mencegah potensi gesekan yang dapat berkembang menjadi konflik di tengah masyarakat.
Kepala Bakesbangpol KSB, Syaifullah, mengatakan pemetaan dilakukan terhadap seluruh desa yang akan mengikuti Pilkades Serentak tahun ini.
Setiap desa diklasifikasikan ke dalam empat kategori berdasarkan tingkat kerawanan, yakni zona hijau (rendah), zona kuning (sedang), zona oranye (rawan), dan zona merah (sangat rawan).
“Kami telah melakukan pemetaan berdasarkan tingkat kerawanan. Ada zona hijau, kuning, oranye, dan merah. Namun, sampai saat ini belum ada desa yang masuk kategori zona merah,” ujar Syaifullah saat ditemui arkifm.com, Jumat, 25 Juli 2026.
Dari total 21 desa yang akan menggelar Pilkades Serentak, hasil pemetaan sementara menunjukkan empat desa berada pada zona oranye, 11 desa masuk zona kuning, dan enam desa berada di zona hijau.
Menurut Syaifullah, pemetaan tersebut masih bersifat dinamis dan dapat berubah mengikuti perkembangan situasi politik maupun kondisi sosial di masing-masing desa menjelang hari pemungutan suara.
“Sejauh ini kami mendata ada empat desa masuk zona oranye, 11 desa zona kuning, dan enam desa zona hijau. Ini tentu bisa berubah seiring perkembangan situasi di lapangan,” katanya.
Ia menjelaskan, penentuan tingkat kerawanan dilakukan menggunakan pendekatan ATHG (Ancaman, Tantangan, Hambatan, dan Gangguan).
Melalui metode tersebut, Bakesbangpol menilai berbagai indikator yang bersumber dari dinamika sosial, isu-isu yang berkembang di masyarakat, hingga faktor internal dan eksternal yang berpotensi memicu konflik.
“Kami menggunakan pendekatan ATHG (Ancaman, Tantangan, Hambatan, dan Gangguan). Penilaiannya diambil dari isu-isu yang berkembang di masyarakat, termasuk berbagai faktor internal maupun eksternal yang berpotensi memengaruhi situasi keamanan,” jelasnya.
Pemetaan zonasi tersebut menjadi bagian dari strategi mitigasi risiko agar seluruh tahapan Pilkades dapat berlangsung aman, tertib, dan kondusif. Selain menjadi bahan evaluasi pemerintah daerah, hasil pemetaan juga diharapkan dapat menjadi acuan bagi aparat keamanan dan penyelenggara Pilkades dalam menentukan langkah-langkah antisipatif.
Bakesbangpol memastikan pemantauan situasi akan terus dilakukan hingga seluruh tahapan Pilkades selesai. Koordinasi lintas sektor juga akan terus diperkuat guna mengantisipasi setiap potensi gangguan keamanan yang muncul.
“Kami akan tetap mengawal perkembangan situasi. Insyaallah Senin besok kami akan menggelar rapat koordinasi untuk membahas langkah-langkah selanjutnya,” tutup Syaifullah. (Al.RadioArki)
