Sumbawa Barat. Radio Arki – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) mengungkapkan kondisi dalam pemenuhan kebutuhan tenaga pendidik.
Di satu sisi, sejumlah sekolah negeri di wilayah perkotaan mengalami surplus guru kelas jenjang TK dan SD. Namun di sisi lain, sekolah-sekolah di berbagai kecamatan masih kekurangan guru untuk mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn), Pendidikan Agama, dan Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan (PJOK).
Kepala Dinas Dikbud KSB Agus, S.Pd., M.M. melalui Kepala Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK), Abdul Muis, S.Pd., mengatakan secara kuantitas kebutuhan guru di sekolah negeri sebenarnya sudah relatif terpenuhi melalui pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dalam beberapa tahun terakhir.
“Secara umum sudah tercukupi lewat pengangkatan PPPK. Namun, kita masih kekurangan guru spesifik seperti PPKn, Agama, dan PJOK,” ujar Abdul Muis saat ditemui arkifm.com, Jumat, 24 Juli 2026.
Ia menambahkan, kekurangan guru untuk tiga mata pelajaran tersebut tersebar hampir di seluruh kecamatan di Kabupaten Sumbawa Barat, dengan kebutuhan rata-rata empat hingga lima guru pada masing-masing bidang.
Kondisi itu telah dilaporkan kepada pemerintah sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) mendatang, agar kebutuhan tenaga pendidik dapat dipenuhi secara bertahap.
Di tengah kekurangan guru mata pelajaran tertentu, Dinas Dikbud justru menemukan adanya kelebihan guru kelas pada jenjang TK dan SD di sejumlah sekolah negeri yang berada di kawasan perkotaan.
Untuk mengatasi ketimpangan tersebut, Pemerintah Daerah tengah mempelajari regulasi terbaru dari pemerintah pusat yang memberikan ruang bagi penempatan guru ASN maupun PPPK ke sekolah swasta yang masih mengalami kekurangan tenaga pendidik.
“Ada kelebihan guru kelas di beberapa sekolah negeri. Lewat regulasi baru, kami berencana menyalurkan kelebihan guru ini ke sekolah swasta yang membutuhkan,” kata Abdul Muis.
Ia menilai kebijakan tersebut dapat menjadi solusi untuk menciptakan pemerataan layanan pendidikan sekaligus mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya guru yang telah tersedia.
Selain persoalan distribusi, Dikbud KSB juga mencatat capaian positif dari sisi kualitas tenaga pendidik. Dari total 2.128 guru jenjang TK hingga SMP di Kabupaten Sumbawa Barat, sekitar 90 persen telah mengantongi Sertifikat Pendidik (Serdik).
Abdul Muis menjelaskan, sekitar 10 persen guru yang belum tersertifikasi saat ini masih menunggu kesempatan mengikuti program sertifikasi dari pemerintah pusat.
“Proses sertifikasi sekarang mengikuti skema dan undangan langsung dari pemerintah pusat melalui akun masing-masing guru,” jelasnya.
Terkait pendataan Dapodik dan penataan tenaga honorer, Abdul Muis memastikan hampir seluruh guru di KSB kini telah terdaftar dalam sistem administrasi pendidikan nasional.
Sebagian besar tenaga pendidik tersebut telah diangkat menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun PPPK, baik penuh waktu maupun paruh waktu.
Dinas Dikbud KSB menegaskan bahwa penataan distribusi guru bukan satu-satunya fokus yang sedang dikerjakan. Pemerintah daerah juga terus mendorong peningkatan mutu pembelajaran di sekolah.
Salah satu langkah yang ditempuh adalah menjalin kemitraan strategis dengan Yayasan Pendidikan Adiluhung Nusantara untuk menghadirkan berbagai program peningkatan kompetensi guru dan mutu pembelajaran.
Program tersebut di antaranya mencakup Biology Learning dan Matematika Smart, yang difokuskan untuk meningkatkan kualitas proses belajar mengajar sekaligus memperkuat kompetensi peserta didik.
“Kami bekerja sama menjalankan program peningkatan mutu seperti Biology Learning dan Matematika Smart. Ini menjadi salah satu fokus kami untuk terus mendorong kualitas pendidikan di Kabupaten Sumbawa Barat,” tutup Abdul Muis. (Al.RadioArki)
