Sumbawa Barat- Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah Desa (BPM-PD) mengungkapkan, telah menyiapkan anggaran yang cukup besar terhadap proses pemilihan kepala desa serempak mendatang. Namun, persoalan yang justru menjadi kendala pada demokrasi masyarakat desa di tanah Pariri Lema Bariri itu adalah kendala non teknis.
Demikian dingungkapkan Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa, Abdul Muis, S.Sos, senin 29/8 siang tadi.
“kalau anggaran, kita sangat cukup. Tetapi masalah non teknis inilah yang justru bisa jadi masalah,” terangnya
Dalam persoalan anggaran, pihaknya telah menyiapkan anggaran sebanyak Rp 35 Juta maksimal, bagi setiap desa. Dan itu bersumber dari APBD. Anggaran itu nantinya bisa digunakan berdasarkan ketentuan yang ada, baik itu operasional ataupun kebutuhan logistic.
Dijelaskan, salah satu yang menjadi kendala nonteknis Pilkades adalah, apabila calon yang ada hanya satu orang. Tentu hal tersebut akan diundur, dan karena Pilkades sifatnya serempak pada 16 desa yang sudah ditetapkan, maka itu akan diundur selama 20 hari. Artinya ini akan memakan waktu yang cukap lama dalam prosesnya.
Kedua yang menjadi kendala teknis, terang Muis, apabila calon yang mendaftar lebih dari lima orang.
Berdasakan ketentuan yang ada, maka kondisi ini akan memaksa pihak pelaksana untuk membuat tahapan seleksi khusus, yang akan melibatkan pihak lain, yaitu tim seleksi.
“kita siapkan perangkat dan pedomannya. Kita harus bisa jamin, bahwa tim seleksi nanti bebas kepentingan. Sehingga tidak ada subjektifitas dalam penilaian calon kades yang masuk,”terangnya
Lebih lanjut, ia berharap, untuk mensukseskan kegiatan tersebut, para pihak dari masyarakat desa, khususnya BPD, untuk bisa lebih berperan dalam mengawasi persoalan yang ada. Karena pemilihan kepala desa adalah sarana penting untuk memilih pemimpin di level desa yang mempunyai legitimasi dari masyarakat desa. (US-ArkiRadio)
