Sumbawa Barat- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat, meminta manajemen PT Newmont Nusa Tenggara tidak melupakan persoalan ketenagakerjaan yang sampai saat ini belum rampung, yaitu persoalan tenaga kerja ‘waiting list’. Pasalnya sampai saat ini pihak manajemen PT Newmont dan PT Ami belum pernah membuka tentang skema rencana bagi pekerja yang sudah di training tersebut.
Demikian ditegaskan, anggota DPRD Sumbawa Barat, Muhammad Hatta kepada Arkifm, senin 29/8 siang tadi.
“Newmont harus selesaikan persoalan ‘waiting list’ itu. Karena memang itu komitmen meraka (Manajemen PT Newmont kemarin),” terangnya
Dijelaskan, selama ini waiting list memang terus menjadi persoalan, karena disatu sisi, perusahaan masih terus dihadapkan dengan kondisi dimana mereka harus menuntaskan hal yang sifatnya adminstrasi dan tuntutan konsititusi, seperti ijin ekpor.
Waiting list, lanjutnya, harus bisa menjadi bagian dari catatan prioritas Newmont tentang ketenagakerjaan. selain itu, Newmont juga harus bisa memasukkan waiting list dalam perjanjian akuisisi saham dengan PT AMI.
“itu komitmen, harus diikat. Jangan sampai nguap, dan tidak ada yang bertanggung jawab.” Tegasnya
Menurut Hatta, persoalan waiting list yang selama ini tenggelam, ibarat bom waktu, jang bisa saja sewaktu-waktu akan meledak. Untuk itu, kata hatta, PT Newmont yang saat ini masih menjadi operator pertambangan batu hijau, harus bisa memperjelas status keberlanjutan, jangan sampai justru terkesan terabaikan.
“harus ada hitam diatas putih, kami tidak mau proses akusisi saham Newmont justru mengabaikan kepentingan Lokal, terutama tenaga kerja yang sampai ini masih menjadi persoalan,” demikian, Hatta. (US-ArkiRadio)
