Mataram. Radio Arki- Dampak banjir bandang pada sejumlah daerah di Nusa Tenggara Barat memang terbilang cukup parah. Pada beberapa kabupaten bahkan sampai sejauh ini masih terasa dampaknya, terutama pengaruh secara psikologis dan infrastruktur, untuk itu diperlukan dukungan banyak pihak, baik itu dari Pemrintah daerah dan pemerintah Pusat, terlebih tentang tindakan jangka panjang agar bisa mengantisipasi kerugian lebih besar, apabila terjadi bencana serupa.
Menyadari akan hal tersebut, Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nusa Tenggara Barat (DPRD NTB) menerangkan, mulai melobby dana pusat atau kementerian terkait untuk rehabilitasi pasca banjir di sejumlah kabupaten di Nusa Tenggara Barat, dan tindakan antisipasi berupa pembangunan tanggul pada DAS di beberapa titik tadi.
“banjir kemarin di sejumlah kabupaten (di NTB) memang cukup menyita perhatian kita. Penyebab utama banjir kemarin memang karena curah hujan tinggi, tetapi disatu sisi juga ada penyebab lain, dimana daerah aliran sungai kita di NTB sudah banyak yang tidak normal, sehingga perlu dikerauk atau dibuatkan tanggul penghadang. artinya ini (tanggul) in juga sebagai langkah untuk mengurangi dampak bencana banjir dikemudian hari.” terang Anggota Komisi IV DPRD NTB, Nurdin Ranggabarani kepada www.arkifm.com via seluler, Jumat (17/3) malam tadi.
Ia mengungkapkan, Komisi IV DPRD NTB Kamis 15 Maret 2017 lalu langsung mendatangi kementerian PUPR (Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat) untuk melobby dana pusat agar bisa merehabilitasi Daerah Aliran Sungai (DAS) dengan membuat tanggul pada sejumlah daerah yang terkena banjir bandang belum lama ini. Apalagi kondisi aliran sungai pasca banjir, seperti di Kabupaten Sumbawa, Sumbawa Barat, Bima, Lombok Timur dan Lombok Barat terbilang cukup parah.
Menurut politisi asal Sumbawa ini, bencana banjir pada bulan pebruari lalu setidaknya harus membuat masyarakat NTB lebih siap menghadapi bencana, khusnya bencana banjir. Dan yang paling penting adalah memikirkan tindakan agar bagaimana mengurangi dampak setiap bencana tersebut. Karena jika dilihat secara geografis kondisi iklim di NTB ataupun indonesia pada umumnya, maka sangat berpotensi berbagai bencana terjadi lagi, terlebih bencana banjir yang hampir bisa dibilang sebagai bencana tahunan di beberapa daerah di NTB.
“tidak ada yang menginginkan bencana. Tetapi tidak ada yang bisa memprediksi bencana itu juga tidak akan terjadi lagi kedepan. Intinya kita harus belajar lebih siap dengan kondisi tersebut. sehingga kerugian dan dampak terhadap hal tersebut bisa diminamalisir,” tegasnya.
“berhadapan dengan bencana tentunya semua pihak harus terlibat. Jadi tidak bisa hanya dibebankan kepada daerah (Provinsi dan Kabupaten). Kita ingin pemerintah pusat juga memberikan perhatian serius terhadap NTB, salah satunya adalah dengan membuat tanggul di DAS pada beberapa daerah yang terkena bencana banjir tersebut.” Timpalnya. (Unang Silatang. Radio Arki)
