Sumbawa Barat. Radio Arki – Ditengah mewabahnya virus Corona atau Covid-19 di seluruh dunia, dan kasus positif Corona yang mengalami trend kenaikan di Indonesia khususnya Provinsi NTB, Pemda KSB diminta mulai membicara pilihan terburuk, yakni melakukan lockdown atau karantina wilayah.
Permintaan itu disampaikan Ketua Komisi III DPRD Sumbawa Barat, M Saleh, SE dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Satgas Covid-19 KSB, kemarin (1/4).
Politisi PDIP itu menilai, sikap Pemerintah Daerah memulai membicarakan opsi Lockdown bukanlah hal yang tidak wajar, mengingat trend case positif Covid-19 di Indonesia, bahkan di NTB terus mengalami kenaikan.
“Tidak ada wilayah di Indonesia yang menunjukkan trend menurun kasus Covid-19. Kita tidak menginginkan kasus zona hijau berubah menjadi zona merah, maka kita harus sudah mulai mewacanakan hal hal yang besar, seperti opsi lockdown, jadi seperti sosialisasi dan imbauan itu sudah lewat,” ujar M. Saleh.
Politisi dari Dapil III KSB tersebut, bahkan meminta Pemerintah Daerah untuk mulai melihat kekuatan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), jika opsi Lockdown diambil.
“Mari kita rembuk bareng bersama DPRD bicarakan opsi ini. Termasuk membicarakan potensi potensi lainnya yang berkaitan tentang anggaran kita,” pintanya.
Menanggapi masukan Ketua Komisi III KSB, Ketua Harian Covid-19 Abdul Aziz, SH.,MH mengungkapkan bahwa Satgas Covid-19, juga terus melakukan upaya pencegahan, seperti sosialisasi dan imbauan sesuai protokol yang ada.
“Jadi, memang protokol seperti physical distancing, cuci tangan sudah menjadi protokol”, ujar Abdul Aziz.
Terkait opsi lockdown, Abdul Aziz yang juga Sekda Sumbawa Barat tersebut mengaku bahwa kekuatan APBD tidak cukup jika mengambil opsi lockdown. Meski demikian, dirinya akan menginventarisir anggaran mana saja yang kemungkinan bisa digunakan.
“Hari ini akan kami inventarisir Anggaran yang mana yang bisa kami gunakan,” tukasnya. (Enk. Radio Arki)
