“Berbagai kebijakan terus dikejar untuk mengentaskan kemiskinan di Sumbawa Barat. Seperti program kartu Pariri dan Kartu Bariri yang merupakan program unggulan untuk mengentaskan kemiskinan secara efektif. Untuk efektifitas setiap program dan menyesuaikan dengan kebijakan nasional tentang pengentasan kemiskinan, maka dibutuhkan data akurat agar program yang diberikan tepat sasaran.”
Sumbawa Barat. Radio Arki – Pemerintah daerah Kabupaten Sumbawa Barat terus melakukan upaya penguatan data dan pola tentang kemiskinan di Sumbawa Barat. Selain melakukan kerjasama dengan berbagai pihak untuk menguatkan pelaksanaan program pengentasan kemiskinan, kini pemda KSB bekerjasama dengan Bappenas mulai menyusun Sistem Layanana Rujukan Terpadu (SLRT). Untuk menunjang program tersebut, Pemda Sumbawa Barat memberikan fasilitas berupa laptop dan tablet untuk para pendamping.
Ada enam puluh orang fasilitator desa dan enam orang suvervisor kecamatan untuk tenaga program SLRT yang mulai diberikan Bimbingan Teknis (Bimtek) saat ini. Tenaga pendamping tersebut bertugas untuk melakukan validasi data kemiskinan di Sumbawa Barat secara factual.
“tugas mereka sederhana, memasukan data ke dalam system yang sudah disiapkan aplikasinya. Dan dalalm hal ini kita (pemda KSB) mendorong dengan memberikan fasilitas penunjang.” terang Manager SLRT Sumbawa Barat, Manurung dalam laporan pada pembukaan Bimtek Program SLRT, di ruang sidang 1 Setda KSB, Rabu (26/4) pagi tadi.
Pengentasan kemiskinan di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) akan terus diperkuat, dan dalam hal ini tentunya membutuhkan kerjasama semua pihak. Dengan jumlah kemiskinan yang mencapai angka 16,69 % dari 134.000 masyarakat KSB, jumlah ini menarik perhatian Kementerian Sosial RI. Alasan itulah yang membuat kementerian terkait bekerjsama dengan bappenas menurunkan program SLRT.
Dalam kegiatan yang juga dihadiri sejumlah pihak, diantaranya Asisten I, Kepala BKD, Konsultan Program SLRT dari Kemensos RI dan kepala BPS KSB, Ia juga menyampaikan akan terus menunjang program tersebut. dan sebagai bentuk dukungan tersebut, pemerintah daerah memberikan fasilitas pedukung. Jadi kedepan sudah tidak alasan, apabila pendamping justru melalaikan tugasnya.
“sudah langsung diaktifkan aplikasi program SLRT yang dimana mereka nanti akan mengelola data kemiskinan yang ada di masing masing wilayahnya.” Ungkapnya.
Sementara itu, Wakil Bupati Sumbawa Barat, Fud Syaifuddin dalam sambutannya mengatakan, bahwa ada banyak motif dan factor kemiskinan di Sumbawa Barat. Faktor utamanya adalah Imigran luar kabupaten Sumbawa Barat yang saat ini menetap. Tetapi cendrung tidak memiliki pekerjaan tetap.
“Bicara orang miskin juga kadang banyak motifnya. Banyak orang mengaku miskin karena rumahnya robek tapi anaknya bisa sekolah kemana kemana, Mereka punya uang tapi terus mengaku miskin. Anehnya lagi, ada orang yang punya uang tapi anaknya tidak bisa di sekolahkan, itu juga kadang dikatakan tidak mampu.” Bebernya kesal.
Ia berharap melalui Bimtek SLRT ini pemerintah daerah kabupaten Sumbawa Barat bisa mencari formulasi dan standar ukuran yang jelas tentang siapa yang sesungguhnya dapata dikatakan miskin. Karena dengan program unggulan yang ada saat ini, pemda KSB telah menyiapkan sebanyak Rp 127 Milya melalui Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong (PDPGR).
“Dengan anggaran yang begitu banyak masa kita tidak bisa menekan angka kemiskinan di KSB secara drastis, Belum lagi gebrakan melalui program SLRT kali ini. Jadi target kita 5 tahun ke depan tidak ada orang miskin di KSB bukanlah hal yang mustahil.” tutupnya.
Untuk diketahui, Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) merupakan sistem yang membantu masyarakat dan pemerintah daerah untuk mengidentifikasi kebutuhan masyarakat miskin dan rentan, berdasarkan profil dan daftar penerima manfaat, serta menghubungkan mereka dengan program program pusat dan daerah yang paling sesuai dengan kebutuhan mereka.(Khairuddin. Radio Arki)
