Yusuf Tantowi (Koord MITRA STRATEGIC)
Isu pergantian Akhdiansyah sebagai Sekretaris DPW PKB NTB memancing reaksi keras dari berbagai anggota Pergerakan Mahasiswa Islam Indonsia (PMII) dan kader-kader muda Nahdlatul Ulama (NU) se-NTB. Mulai dari Mataram, Lombok Tengah, Lombok Timur, Dompu dan Bima memprotes dan mengecam isu pergantian itu. Reaksi itu mereka sampaikan melalui media sosial dan jaringan media online. Tagar mereka kompak – “pecat Lalu Hardian Irfani sebagai ketua DPW PKB NTB”.
Itu ternyata bukan hanya mereka sampaikan secara personal tapi juga membawa gerbong organisasi/lembaga yang mereka pimpin. Apakah tagar dan meme media sosial itu akan menjadi perlawanan nyata secara internal dan eksternal – public akan melihatnya. Memang pergantian posisi dalam sebuah partai politik dianggap hal biasa bagi yang diuntungkan tapi akan aneh bila kepentingan pribadi seseorang mengorbankan citra dan masa depan partai secara lebih luas dimata konstituennya.
Mengapa reaksi pergantian Akhdiansyah selaku sekretaris itu mendapatkan reaksi kecaman begitu luas dari anggota PMII dan kader NU, mari kita pelajari dua blunder (kesalahan) ketua PKB NTB itu. Dan dua hal itu tidak lepas dari peran dan posisinya. Maka itu menjadi pertaruhan citra PKB dibawah kepempinan berlatar belakang pengusaha travel-umrah ini. Apa lagi saat ini menjelang pilkada serentak diberbagai daerah di NTB. Mari baca sampai selesai dua hal tersebut dibawah.
Pertama, gagalnya pencalonan L.Aksar Ansori menjadi calon wakil bupati Lombok Tengah. Sejak awal PKB yang telah ‘berjanji’ akan mengusung pasangan Masrun-Aksar di Pilkada Lombok Tengah. Dalam perjalannya, PKB gagal mempertahankan Masrun-Aksar. Aksar malah ditinggalkan oleh Masrun dengan memilih pendamping lain dari kader Nahdlatul Wathan (NW).
Belakangan menjelang akhir pendaftaran calon, PKB justru mendukung Hj.Lale Prayatni-H.Sumun yang secara kultural-struktural tidak memiliki hubungan dengan PMII dan organisasi NU. PKB yang memiliki 6 kursi dan mendapatkan jatah pimpinan di DPRD Lombok Tengah ditinggalkan oleh PKS dan terutama PBB yang jumlah kursinya lebih kecil. Selain gagal memperjuangkan Aksar, PKB juga gagal menjadi ‘pemain utama’ di Pilkada Loteng meski punya modal suara besar.
Pada pihak lain, L.Fathul Bahri – wakil bupati dan ketua PCNU Lombok Tengah juga kembali mencalonkan diri. Selaku calon tentu saja sangat mengharapkan suara warga NU Lombok Tengah. Kalau Desember nanti warga NU yang dulu mengusung Aksar akan memindahkan dukungannya kepada pasangan L.Fathul Bahri-Nursiah adalah pilihan yang wajar. Hal itu tentu saja semakin melemahkan posisi politik PKB dan akan berimbas kepada calon kepala daerah yang diusung. Itu menunjukkan bukti PKB gagal mengawal aspirasi politik warga NU. Demikian itu semakin menguransi atensi warga NU terhadap partai yang lahir dari rahim NU itu.
Lalu Aksar itu mantan Ketua PMII Cabang Mataram yang sangat dihormati oleh anggota dan kader-kader PMII NTB. Mantan pekerja lembaga swadaya masyarakat (LSM) Pusat Studi Pembangunan (PSP) NTB yang telah banyak melakukan penguatan kapasitas petani diberbagai desa di NTB. Ia berpengalaman menggunakan berbagai macam metodologi dan teori sosial dalam bekerja mengurai problem sosial masyarakat. Karir dan pengalaman politiknya selama berorganisasi, menjadi anggota dan ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Propinsi NTB memberikan pembelajaran dan pembacaan arah politik yang luas. Ia juga saat dipercaya menjadi Sekretaris Tanfizdiyah PW NU NTB. Hal-hal itu membentuk ikatan emosional, jaringan solidaritas organisasi dan politik dengan anggota PMII dan kader-kader NU NTB.
Kedua, isu penggantian Akhdiansyah sebagai Sekretaris DPW PKB NTB. Isu pergantian itu sebenarnya sudah muncul beberapa bulan lalu dikalangan anak muda NU NTB. Itu ditandai dengan tidak dilibatkan Akhdiansyah dalam pengambilan keputusan strategis partai. Termasuk dalam proses dukungan calon kepala daerah yang akan berkompetisi dalam Pilkada. Padahal dalam sistem struktur partai, seorang sekretaris bukan hanya harus didengar dan mintai pendapatnya tapi juga tanda tangan dan kebutuhan administrasi lainnya yang menjadi syarat administratif dukungan parpol kepada pasangan calon kepala daerah.
Infonya, ketua DPW PKB itu memang cukup lama mencari cara dan alasan untuk mengganti anggota Akhdiansyah dari posisi sekretaris partai. Ketua PKB itu lalu mengumpulkan semua pengurus DPW untuk mendapatkan persetujuan dan dukungan, namun gagal karena tidak ada perbuatan Akhdiansyah yang mencedarai nama baik partai. Setelah gagal ditingkat DPW, ia menggalang dukungan dari DPC-DPC untuk mengganti anggota DPRD daerah pemilihan Dompu-Bima itu. Kalau alasannya perbedaan pandangan dan ketidak cocokan- itu hal biasa dalam satu lembaga, apa lagi dalam organisasi partai politik. Dukungan dari DPC-DPC itu lah yang akan dipergunakan untuk meyakinkan DPP PKB mengganti pria yang akrab dipanggil Yonq itu.
Proses politik internal yang panjang itu menunjukkan upaya tidak mudah untuk mengganti posisi Akhdiansyah sebagai sekretaris DPW PKB NTB tanpa menunjukkan bukti kuat. Dan Akhdiansyah bukan kader baru dijajaran PKB NTB, ia juga mantan ketua PMII Cabang Mataram – organisasi yang sangat dekat dan pemasok utama pengurus PKB. Ia sudah mulai masuk PKB saat partai itu dipimpin oleh almarhum TGH.Taqiuddin Mansyur – pendiri dan ketua pertama PKB NTB dengan manjadi pengurus Garda Bangsa. Ia kemudian masuk dalam jajaran pengurus wilayah saat PKB dipimpin oleh H.Ali Bin Dahlan (Ali BD) yang sedang menjadi Bupati Lombok Timur. Pada masa kepemimpinan H.Najamuddin, ia dipercaya menjadi sekretaris wilayah.
Dari sekian banyak kader PMII dan NU yang pernah membangun karir politik di PKB NTB – hanya Akhdiansyah yang bertahan saat ini. Itu terjadi bukan hanya karena dampak dinamika internal PKB tapi juga proses penyingkiran kader-kader NU potensial. Ia bertahan karena membawa misi, aspirasi NU, PMII dan menjaga warisan Gus Dur didalam partai yang dilahirkan oleh NU itu. Ia menjadi sedikitnya kader militan, ideologis, potensial dan milenial yang dititipkan NU dan PMII saat ini. Itu terbentuk lama sejak ia menjadi pengurus PMII Mataram, IPNU, GP Ansor NTB. Tanpa bermaksud menapikan kader-kader PMII dan NU yang berkarir dipartai-partai lain.
Secara personal Akhdiansyah sangat dekat dengan H.Muhaimin Iskandar selaku Ketua DPP PKB yang juga mantan Ketua PB PMII. Kedekatan dan hubungan personal ini tentu bukan muncul dengan sendirinya. Ada proses dan ikatan yang membentuknya yaitu PMII dan pengurus PBNU di Jakarta. Di tingkat daerah, warga Dompu-Bima mulai mengenal kiprah Akhdiansyah secara luas bukan hanya melalui perannya di PMII dan NU tapi keterlibatan dia dalam proses advokasi pelayanan publik dasar melalui LenSA NTB yang ia dirikan. Program itu menyadarkan masyarakat, aktivis, mahasiswa, dosen dan ormas-ormas agama pentingnya mengawal anggaran pelayanan publik dasar dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) seperti bidang kesehatan, pendidikan dan infrastruktur. Itu memberikan citra positif terhadap Akhdiansyah dimata masyarakat dan pemerintah.
Pilkada itu momen pengurus partai untuk mempromosikan dan mendekatkan partainya kepada masyarakat. Alat promsi itu bukan hanya berupa foto dan baliho partai, calon – namun juga melalui pendekatan dan komunikasi pengurus partai politik kepada masyarakat. Kini tidak mudah terpesona dengan baliho dan janji manis parpol. Publik akan melihat proses penentuan calon- apakah dilakukan secara partisipatif, ada tidak politik uang, saling menjegal, fitnah dan lain-lain dalam proses itu akan dicermati oleh masyarakat. Termasuk melihat soliditas internal pengurus partai politik.
Kalau pengurus parpol dilihat oleh public suka main pecat, gagal membangun komunikasi politik antar pengurus – citra partai itu akan jatuh dimata masyarakat. Bukan hal yang mudah dan cepat untuk membangun citra positif sebuah partai politik. Tanpa ide kreatif kader dan kerja keras tokoh-tokoh, sangat sulit membangun citra positif partai ditengah masyarakat. Kalau itu diabaikan, tunggu saja partai itu akan ditinggalkan oleh simpatisannya. Bukan kah politik itu menyangkut citra dan persepsi publik. Kalau seorang ketua partai memahami pentingnya citra partai ditengah publik, maka ia akan mengutamakan soliditas pengurus ketimbang kepentingan pribadinya.
Kalau sekarang anggota dan kader PMII-NU bereaksi dan marah mendengar isu penggantian Akhdiansyah tanpa melalui prosedur partai adalah bentuk solidaritas kepada kader dan senior. Apa lagi dia termasuk seorang kader PMII dan NU yang selalu bersedia membantu kader-kader PMII dan NU ketika membutuhkan berbagai bantuan yang sifatnya pribadi dan kepentingan organisasi. Itu lah yang membuat ia banyak teman dan sahabat. Wajar kalau dia kerap menjadi ‘mahnet’ anak-anak PMII dan NU untuk berkumpul dan ngobrol berbagai hal dengan pria yang disebut Guru Toi (Guru Bajang) oleh warga Dompu-Bima itu.
Satu hal yang lupa diperhitungkan ketua PKB itu, ‘duet’ Aksar-Akhdiansyah sebagai Ketua dan Sekretaris Ikatan Keluarga Alumni (IKA) PMII NTB. Kalau ketua-ketua IKA PMII diberbagai cabang itu mengecam penggantian sepihak itu secara organisasi ada korelasinya. Kalau dua orang itu menggunakan pengaruh organisasinya untuk mendeligitimasi posisi ketua PKB itu tentu akan menimbulkan gerbong perlawanan bagi masa depan politiknya termasuk kepada citra PKB di NTB. Dua orang itu bukan hanya dikenal tumbuh besar di NU tapi juga kader-kader terbaik dari NU NTB. Kalau Aksar dianggap representasi wilayah barat (Lombok), Akhdiansyah reprsentasi wilayah timur (Dompu-Bima). Begitu lah NU membagi peran.
Kini isu dan persepsi public sudah menyebar luas dan mulai terbentuk. Cepat atau lambat akan menggerus persepsi warga NU, kader PMII terhadap masa depan PKB – pertai warisan Gus Dur yang selalu menjadi inspirasi Aksar dan Akhdiansyah. Apakah DPP PKB akan memaklumi blunder itu – tentu keputusan DPP itu akan dicermati oleh kader-kader PMII dan warga NU NTB.
