“ Sumbawa Barat telah tiga kali berturut-turut mendapatkan predikat prestesius atas pengelolaan keuangan pemerintahan. Prestasi ini tidak lepas dari peran serta dari kinerja staf birokrasi dan juga partisipasi masyarakat.”
Sumbawa Barat. Radio Arki- Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI kembali menetapkan, Sumbawa Barat untuk tahun 2016 sebagai salah satu daerah yang mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam pengelolaan keuangan. Prestasi itu, kata wakil Bupati setempat, Fud Syaifuddin, tidak lepas dari peran serta staf, dan birokrasi yang senantiasa memperhatikan system pelayanan dan keuangan dengan baik.
“kita mengapresiasi SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) karena telah menjalan tugas dengan baik, kedua telah menggunakan sistem pola atau penganggaran dengan baik, berikut juga dengan sistem pengawasan yang baik.” Ujarnya, Rabu (31/5) sore tadi.
Memang dalam proses tersebut atau pelayanan system keuangan, lanjutnya, masih ada kekurangan yang perlu perbaikan dan masukan banyak pihak, seperti dalam pelaksanaan BOS (Bantuan Operasional Sekolah) yang perlu diperbaiki, ataupun pelaksanaan dan pengawasan proyek infrastruktur di daerah.
Meski demikian, ia mengakui bahwa, prestasi yang diraih dalam mencapai predikat Wajar Tanpa Pengecualian, bukan hanya karena kinerja yang baik dari pemerintah, tetapi juga partisipasi banyak pihak, seperti masyarakat yang terus memberikan masukan kritis terhadap pelaksanaan dan penggunaan anggaran daerah.
“kita apresiasi kinerja birokrat yang telah bekerja maksimal untuk layanan dan system keuangan. Dan kita juga mengapresiasi banyak pihak atas prestasi ini.”tukasnya.
“prestasi ini prinsipnya adalah memberikan pengaruh yang positif terhadap pelayanan public. Karena yang paling penting dalam prestasi yang diraih pemerintah adalah berdampak positif terhadap pelayanan public atau kepada masyarakat secara luas.” Imbuhnya.
Seperti diketahui BPK RI, Rabu (31/5) siang tadi, menyerahkan laporan hasil pemeriksa keuangan untuk seluruh kabutan/kota di Nusa Tenggara Barat. Selain Sumbawa Barat, BPK RI juga memberikan predikat yang sama kepada sepuluh kabupaten/kota lainya di NTB. (Unang Silatang. Radio Arki)
