Mataram. Radio Arki – Dari total utang Rp 750 miliar Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB, hanya diperuntukan ke Dinas PU untuk penuntasan pengerjaan pengaspalan jalan provinsi dan Dinas Kesehatan untuk pembangunan Rumah Sakit Mandalika Lombok Tengah.
Dikonfirmasi Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperkim) NTB, Jamaluddin, MT mengakui kondisi anggaran saat ini, tidak hanya NTB, tetapi Indonesia dalam skala umum mengalami penurunan. Kondisi fiskal NTB sendiri turun secara drastis. Sehingga alternatif untuk menutupi kekurangan keuangan di daerah, solusinya mengutang ke PT SMI sebanyak Rp 750 miliar untuk melanjutkan program-program yang telah di kerjakan Pemprov NTB, seperti pengaspalan jalan dan pembangunan RS Mandalika.
“Slot anggaran Rp 700 miliar itu digelontorkan untuk penuntasan pengerjaan di bawa dinas PU. Sementara Rp 50 miliar untuk Dikes dan pembangunan RS Mandalika Loteng,” ucap Kadis Perkim NTB, Jamaludin, belum lama ini.
Sementara slot untuk dinas Perkim dapatnya terpisah, hanya Rp 18 miliar untuk progres perbaikan jalan Lingkungan, drainase dan rumah kumuh. Dana itupun sisa dari dana Pokok Pikiran (Pokir) atau aspirasi Dewan yang dipinjam Pemprov pada tahun 2020.
“Untuk pekerja kita sekarang, yakni perbaikan jalan Lingkungan dan drainase kecil. Kalau dipresentasikan hanya 50 persen yang bisa kita garap. Namun kita pastikan pekerjaan tersebut berkualitas semua,” terangnya.
Sisi lain, selain bisa dirasakan langsung masyarakat asas manfaatnya dari program tersebut. Juga yang paling penting dari Program itu, baik yang langsung maupun aspirasi (Pokir) Dewan bisa memberdayakan tenaga lokal.
“Kepada rekanan kita yang dapat program nanti, harus memanfaatkan tenaga lokal. Untuk sekedar jalan Lingkungan, drainase dan rumah kumuh itu pasti bisa dilakukan masyarakat. Misal pemasangan Paving Block saja bisa dikerjakan. Ya manfaatya untuk peningkatan ekonomi masyarakat setempat. Kalau tidak dimanfaatkan kasian masyarakat,” bebernya.
Lebih lanjut kata dia bahwa, pekerjaan yang telah garap Perkim NTB baik yang sudah rampung maupun yang sedang dikerjakan. Progresnya sudah memasuki 80 persen. Itu dari APBD murni. Sementara di APBD Perubahan Perkim dapat percikan anggaran sisa pinjaman Pemprov ke Dewan, karena situasi Covid-19 anggaran masih belum stabil.
“Untuk on progressnya ke 100 persen beberapa minggu kedepan kita dapat anggaran Rp 18 miliar dari APBD Perubahan,” tukasnya.
Untuk perkim sesuai tupoksinya pada wilayah program penajaman ruas jalan lingkungan, drainase dan rumah kumuh dalam RPJMD. Yang mana sistemnya ada penajaman langsung maupun melalui Pokir Dewan.
“Paling banyak melalui Pokir Dewan sesuai porsi Dapil masing-masing,” tutupnya. (Arif. Radio Arki)
Anggaran 750 Milliar Utang Pemprov NTB Ternyata Digunakan Untuk Ini
