Foto: Massa aksi saat berorasi di perempatan selex.
Sumbawa Barat. Radio Arki – Puluhan massa aksi dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Sumbawa Barat dan aliansi Mahasiswa Universitas Cordova (Undova) menggelar aksi di Kantor DPRD Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), Senin pagi (11/4). Aksi mahasiswa diawali dengan melakukan long march keliling Kota Taliwang, selanjutnya menuju perempatan Selex dan Kantor DPRD KSB untuk menyampaikan aspirasinya secara bergantian.
Massa aksi juga membentangkan kain putih untuk tanda tangan petisi, sebagai bentuk kekecewaan atas rententan kebijakan pemerintah yang dinilai tidak pro terhadap rakyat. Kain putih dengan ratusan tanda tangan tersebut, selanjutnya dikirim ke istana negara sebagai maklumat dari Sumbawa Barat kepada Presiden Jokowi.
Korlap Aksi, Indra Dwi Helfiansyah menyebutkan, ada beberapa isu dan kebijakan strategis nasional yang dinilai menciderai konstitusi, serta memberatkan rakyat. Beberapa diantaranya adalah wacana jabatan 3 periode Presiden Jokowi, persoalan naiknya harga bahan pokok, naiknya harga BBM, hingga kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
“Kami minta kebijakan BBM, bahan pokok seperti minyak goreng, serta PPN yang telah mengalami kenaikan menjadi 11 persen dievaluasi kembali. Tentunya dengan mempertimbangkan dampak terhadap rakyat sebagai faktor utama,” tegas Indra, aktifis HMI yang juga ketua LDK Abwab Ar-Rahmah itu.
Massa aksi selanjutnya diterima hearing di aula pertemuan DPRD KSB. Dalam kesempatan itu, Ketua Umum HMI Cabang Sumbawa Barat Teddy Agusdiansyah menegaskan, aksi yang dilakukan oleh mahasiswa di KSB merupakan potret dari lemahnya peran DPR RI hingga DPRD Kabupaten dalam melakukan pengawasan terhadap kebijakan nasional hingga daerah.
“Jika legislative dan eksekutif melakukan perannya dengan baik, sesuai amanat yang diemban, maka gelombang aksi tidak akan bergulir. Lemahnya perwakilan rakyat dalam memberikan pressure terhadap kebijakan yang ada, membawa rakyat pada posisi yang sulit,” tutur Teddy.
Teddy mengungkapkan, bagaimana kebijakan harga gabah yang anjlok dan jauh dari Harga Pembelian Pemerintah (HPP), yang tidak bisa diantisipasi oleh pemerintah daerah. Padahal, persoalan harga gabah selalu menjadi momok menakutkan bagi petani dikala panen, karena selalu terjadi setiap musim panen tiba.
“Siapkan formulanya jauh jauh hari. Jangan ketika panen baru sibuk krasak krusuk. Jangan biarkan rakyat teriak terlebih dahulu, baru kemudian bergerak. Belum lagi kita bicara bahan pokok yang di bulan puasa ini terus merangkak naik,” tegas Teddy.
Massa aksi diterima langsung oleh Ketua DPRD KSB, Kaharuddin Umar. Dalam kesempatan itu, Kahar sapaan akrab ketua DPRD KSB mengapresiasi langkah mahasiswa turun ke jalan dalam menyuarakan aspirasinya. Kahar menjelaskan bahwa, kebijakan dalam pemerintah itu sifatnya berjenjang.
Terkait harga gabah, kahar juga menyebutkan bahwa DPRD KSB telah malakukan berbagai upaya, mulai dari mengingatkan legislative, serta meminta bulog melakukan penyerapan secara maksimal. Terakhir, sebagai bentuk dukungan terhadap aspirasi mahasiswa, kahar didampingi Wakil Ketua DPRD KSB Abidin Nasar turut menandatangani petisi mahasiswa. (Enk. Radio Arki)
