Sumbawa Barat. Radio Arki – Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sumbawa Barat, Kamis (21/9) di Hanipati Resto menggelar rapat koordinasi daerah untuk pendataan awal Registrasi Sosial Ekonomi 2022 (Regsosek 2022). Dalam kesempatan itu, BPS menegaskan bahwa pendataan regsosek 2022 akan menjadi basis data dalam pengenatasan kemiskinan.
“kegiatan ini pernah dilakukan sebelumnya, yaitu dengan nama Pendataan Program Perlindungan Sosial. Tujuan yang ingin dicapai sama, yaitu sebagai basis data pengentasan kemiskinan dalam bentuk pemberian BLT,” terang Koordinator fungsi Statistik Produksi BPS Provinsi NTB, Dr. Muhammad Junaidy, dalam sambutannya.
Lebih lanjut ia mengungkapkan bahwa dalam pendataan ini, presiden lebih mempercayai BPS, karena dalam beberapa pengalaman pendataan yang dilakukan oleh BPS memiliki akurasi dan dapat diakui setiap pihak. untuk itu dalam pendataan regsosek ini, basis datanya akan menjadi basis data dan diarahkan kepada masing masing pengguna dengan by name by addres (sesuai nama dan alamat.red).
“Presiden gemes, kenapa program pengentasan kemiskinan selalu saja bermasalah. Kenapa di lapangan belum berhasil. Apa yang salah?”, ungkapnya. Akhirnya presiden mencari tahu siapa yang bisa mengamankan program tersebut, program yang dilakukan hari ini adalah pendataan awal. Akan ada aktifitas lain, ada pengolaahan data, dan tindaklanjut pemberdayaan. Dalam hal ini BPS diberi amanah. Lanjutnya
Sementara itu, Wakil Bupati Sumbawa Barat Fud Syaifuddin, ST dalam sambutannya menekankan, pentingnya pendataan yang benar, apalagi Presiden Jokowi juga mengharapkan data yang akurat dari BPS, dan tentunya perlu kita tindaklanjuti agar akurasi data tersebut dapat dijamin, terutama secara metode.
“Selaku pelayanan rakyat yang harus adil dalam berbagi. Kita tidak boleh pilih kasih dalam memberikan bantuan sosial maupun pemberdayaan masyarakat. Untuk itu datanya harus benar,” tegas.
Dalam kesempatan tersebut, Wakil bupati yang akrap disapa Bang Fud itu, juga menyampaikan terkait dengan pengalaman yang dihadapi oleh Pemerintah daerah tentang pendataan kemiskinan di Kabupaten Sumbawa Barat yang justru tidak sinkron dengan di BPS.
“semoga pendatanya lancar dan baik. Dan dinas terkait agar dapat membangun komunikasi dan koordinasi untuk melakukan penyesuaian data. Ayo kita dorong dan dukung pemerintah pusat untuk secara sungguh – sungguh menangani semua ini. Jangan sampai masyaakat merasa jenuh dengan survey, dan secara bersama kita bangun komitmen untuk mensukseskan program Regsosek tahun 2022.”Tegasnya.
Kegiatan rapat koordinasi yang merupakan bagian dari tahapan pendataan regsosek 2022 tersebut, dihadiri oleh para pihak, baik itu dari unsur pemerintah daerah dan juga unsur BPS Sumbawa Barat. Diantaranya adalah Kepala BPS Sumbawa Barat Yassinta Ben Katarti Latifa Dinar, S.ST, M.SI, Kepala Bappeda Sumbawa Barat, Kepala Dinas Sosial, Perwkilan TNI dan Polri serta jajaran dinas lainnya. ( Radio Arki. Admin01)
