Sumbawa Barat. Radio Arki – Bupati Sumbawa Barat, Dr. Ir. H. W.Musyafirin, MM mengikuti rapat koordinasi (rakor) secara daring dengan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Repubik Indonesia Prof. Muhajjir Effendi, di ruang rapat Graha Fitrah, Selasa (28/2).
Rakor yang digelar dalam rangka percepatan penurunan Stunting dan penghapusan kemiskinan ekstrem di Kabupaten/Kota tersebut, juga dihadiri perwakilan dari Kementerian PUPR, Kemenkesdan Kemensos Republik Indonesia. Sementara daru Pemerintah Propinsi NTB, dihadiri oleh Wakil Gubernur NTB bersama Bupati, Wali Kota Se-Propinsi NTB bersama forkopimda.
Dalam pemaparannya, Wakil Bupati Sumbawa Barat, Fud Syaifuddin, ST menyampaikan capaian serta komitmen Pemda Sumbawa Barat dalam menurunkan angka Stunting sangat tinggi. Hal tersebut dibuktikan di tahun 2022 Pemda telah mengucurkan anggaran sebanyak 113 Milyar atau hampir 10% APBD tahun 2022.
“Pemda Sumbawa Barat bersama ketua PKK terus memberikan penyuluhan kepada masyarakat, tentang bagaimana perencanaan kehidupan keluarga dan pola hidup sehat di dalam masyarakat,” ungkap dia.
Selain adanya intervensi dari APBD, PT. Amman Mineral Nusa Tenggara (AMMAN) juga mensupport program penanganan stunting.
“Hampir diatas 10 Milliar AMMAN mengucurkan anggaran untuk penanganan stunting. Alhamdulillah berkat kerja keras multy pihak berkolaborasi menurunkan angka stunting hingga 6,64 persen tahun 2022 dan tahun 2023 kami targetkan 4 persen,” jelas dia.
Ia juga menyampaikan program terobosan Pemda KSB dalam menangani stunting, yaitu tentang posyandu gotong rotong. Wabup menyebutkan, ada 228 posyandu gotong rotong yang sudah bersinergi dengan Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong (PDPGR).
“Dalam menjalankan berbagai program, kami dibantu oleh Agen Gotong Royong (AGR). Ini terbukti dengan Posyandu Prima yang ada di Kecamatan Jereweh yang telah dijadikan contoh oleh Menteri Kesehatan,” tambah dia.
Kemudian terkait dengan keseuaian data untuk penanganan stunting dengan pemerintah pusat, Wabup mengungkapkan bahwa terdapat keluarga miskin, tapi tidak ada anak yang stunting di dalamnya, sehingga tidak bisa mendapat bantuan.
“Kalau ada rumah orang msikin tapi tidak ada yang stunting, maka tidak akan dibantu,” imbuh dia.
Demikian pula dalam penangan kemiskinan di Desa, Wabup menyampaikan bahwa Pemda Sumbawa Barat turun secara langsung untuk mendata kemiskinan by name by adress, yang dibantu oleh AGR. Sehingga sangat sedikit kemungkinan adanya kesalahan data.
“Kami juga meminta kepada warga yang menyatakan dirinya miskin, untuk mendeklarasikan dirinya miskin disaksikan oleh Kepala Desa/Lurah dan Kepala Dusun, dan itu tentu tidak mungkin dilakukan oleh mereka yang tidak miskin,” tambah dia.
Selain itu, upaya lainnya yang dilakukan yaitu menyampaikan kepada Pemerintah Provinsi agar datang ke Kemenerian guna merubah data PKH.
“Hal ini kami lakukan karena Pemerintah Desa sudah berupaya untuk mengintervensi kemiskinan di Desa, tetapi Data PKH tidak pernah berubah. Untuk itu kami berharap kepada Bapak Menko untuk dapat membantu kami,” ungkapnya.
Sementara itu, Menteri Koordinator Pembangunan Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Repubik Indonesia Prof. Muhajjir Effendi meminta kepada Pemda Sumbawa Barat untuk memasukkan data terbaru agar bisa diproses perubahannya. Demikian juga terkait data kemiskinan agar dapat segera berkoordinasi dengan Kemenko PMK.
“Jika ada data keluarga miskin yang tidak masuk dikarenakan tidak ada anak stunting didalamnya, maka bisa masukkan data anak yang beresiko stunting bukan saja yang ada anaknya stunting. Untuk mengintervensi penanganan kemiskinan dan stunting, dana desa sangat dimungkinkan untuk digunakan,” tandas Menko Muhajjir Efendi. (Enk. Radio Arki)
