Foto: kata Kepala Bidang Perumahan Dinas Perkim KSB, Sri Sulastiati, ST., M Si
Sumbawa Barat. Radio Arki – Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa Barat (Pemda KSB) melalui Dinas Perumahan dan Permukiman terus mengupayakan penuntasan rumah kumuh di Sumbawa Barat. Hal itu terlihat dengan terus bergulirnya program rumah bangun baru dan program rehab untuk Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di tahun 2023.
“Untuk APBD murni 2023 kita ada 7 unit rumah yang akan dibangun baru dengan total anggaran Rp.35.000.000 juta untuk masing masing unit. Selain itu, untuk program rehab ada 30 unit dengan total anggaran Rp.17.500.000 untuk masing masing rumah,” kata Kepala Bidang Perumahan Dinas Perkim KSB, Sri Sulastiati, ST., M Si saat diwawancarai arkifm.com via selular, Rabu (12/4).
Ia menyadari, jumlah penerima manfaat untuk program tersebut masih relatif sedikit, jika melihat total rumah kumuh di Sumbawa Barat yang berkisar di angka 3.400an unit. Kendati demikian, pemerintah optimis penuntasan rumah kumuh bisa dituntaskan hingga tahun 2025, sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Pemda selalu optimis, karena penuntasan rumah kumuh tidak hanya mengacu pada APBD saja, melainkan ada program lain, seperti Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dari pusat. BSPS ini salah satu program di sektor perumahan yang mampu meningkatkan kualitas rumah masyarakat, yang sebelumnya tidak layak huni menjadi lebih layak huni.
“Tahun lalu kita dapat bantuan program BSPS sebanyak 647 unit rumah. Belum lagi di tahun 2023 yang datanya belum kita terima. Ditambah lagi program bangun baru dan rehab yang kita juga telah usulkan untuk APBD Perubahan untuk ditambah dengan porsi lebih besar. Jadi kita selalu optimis untuk penuntasannya,” ujarnya.
Terkait program bangun baru dan program rehab di Sumbawa Barat, saat ini sudah pada tahap oligasi data penerima manfaaat. Renacana eksekusi programnya setelah lebaran. Sebelumnya juga sudah dilakukan wawancara dan validasi data untuk memastikan penerima manfaat program tersebut betul betul tepat sasaran.
“Penerima manfaatnya menyebar di semua tempat dengan mengedepankan skala prioritas. Sasaran utamanya tentu pengentasan penanganan kekumuhan sesuai SK kumuh. Karena ada kriterianya, maka kita memastikan penerima manfaat betul betul warga miskin, masyarakat berpenghasilan rendah, punya tanah, dan syarat syarat lainnya,” tukasnya. (Enk. Radio Arki)
