Foto: Ilustrasi pembangunan drainase.
Sumbawa Barat. Radio Arki – Pekerjaan drainase di Kabupaten Sumbawa Barat masih menjadi PR besar Pemerintah Daerah. Untuk tahun 2023 ini saja, intervensi perbaikan drainase maksimal hanya bisa dikerjakan 20 persen.
Demikian disampaikan oleh Kepala Bidang Pemukiman, pada Dinas Perumahan dan Pemukiman Sumbawa Barat, Marwoto, ST kepada arkifm.com, Selasa (11/4).
Usulan perbaikan saluran drainase, kata dia, selalu menjadi menu wajib dalam setiap pemabahasan di Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrembang). Kendati demikian, Pemerintah Daerah Sumbawa Barat melalui Dinas Perumahan Pemukiman (Perkim), belum bisa membackup secara keselurhan karena terkendala anggaran.
“Semua usulan telah kami terima dan telah diinventarisir. Karena usulannya sangat banyak, membuat anggaran yang ada di Dinas Perkim tidak bisa mengakomodir semuanya, sehingga kita akan buat secara bertahap. Tahun ini hanya bisa diintervensi 20 persen demgam anggaran 700 juta,” terangnya.
Lebih jauh, ia mengungkapkan, usulan perbaikan drainase khususnya di dalam Kota Taliwang, hampir semua kelurahan mengusulkan perbaikan. Hal tersebut membuktikan bahwa kondisi drainase di Kota Taliwang belum tidak sehat.
“Memang kondisi pemukimannya sangat berdekatan, ditambah gangnya yang tidak terlalu besar sehingga agak sulit kita buatkan drainase. Belum lagi kendala pemilik lahan yang enggan tanahnya dingunakan untuk bangun drainase,” bebernya.
Karena kondisi drainase yang tidak sehat, lanjutnya, berdampak buruk pada genangan air, terutama saat banjir beberapa waktu lalu.
“Kami sangat berharap adanya banjir beberapa waktu lalu, bisa diambil hikmahnya. Betapa penting saluran drainase yang membuat lalu lintas air lancar mengalir tanpa menggenangi pemukiman warga. Mudah mudahan dalam pekerjaannya nanti, pemilik lahan bisa kita ajak kerjasama,” tandasnya. (Enk. Radio Arki)
