Sumbawa Barat. Radio Arki – Puluhan massa aksi yang tergabung dalam Front Pemuda Taliwang (FPT), menggedor kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), Rabu (20/9). Massa aksi menyoroti berbagai persoalan tenaga kerja yang terjadi di KSB.
Setelah beberapa orator berorasi secara bergantian. Pihak dari Disnakertrans KSB memfasilitasi hearing dengan massa aksi yang dipimpin langsung oleh Kepala Disnakertrans KSB, Ir. H. Muslimin HMY, M.Si.
Pentolan FPT, Syahril Amin, mengungkapkan beberapa fakta atas tenaga kerja di KSB. Diawali dari bebasnya keluar masuk Tenaga Kerja Asing (TKA) ke Batu Hijau. Kondisi ini, kat dia, sudah diketahui Pemda KSB dan DPRD, namun tidak direspon secara cepat dan tanggap.
“Kami tidak melihat ada niat baik Disnaker, karena tidak ada statemen atas kondisi yang berpotensi daerah tidak kondusif. Ini menjadi tantangan buat kita masyarakat KSB, yang saat ini masih banyak putra daerah yang belum mendapatkan peluang pekerjaan,” tegasnya.
Belum lagi persoalan orang yang bekerja di PT. Macmahon sebanyak 250 orang tanpa badge dan telah melakukan melakukan MCU di dalam Batu Hijau. “Ini kan parah. Kami bicara berbasis data. Datanya sudah cukup jelas,” ungkap mantan Anggota DPRD KSB tersebut.
Dalam data yang dihimpun FPT pula, beber dia, terdapat 513 perusahaan yang beroperasi di Batu Hijau. Syahril meminta penjelasan sekaligus klarifikasi terkait data tersebut, yang kemudian dikonfrontir dengan jumlah tenaga kerja lokal KSB yang bekerja di perusahaan tersebut.
Beberapa fakta fakta di lapangan, kata dia, harus dibahas dan disikapi secara konperhensif oleh pemangku kebijaka di KSB. Bila perlu, Pemda melalui Disnaker turun melakukan sweeping di batu hijau, sebagai bentuk keberpihakan terhadap tenaga kerja lokal.
“Nuansa berpikir kita sudah sama, cuma action lapangannya berbeda. Mungkin karena adanya intervensi dari sana sini, sehingga tidak berani mengambil langkah tegas,” tegasnya.
Kepala Disnakertrans KSB, Ir. H. Muslimin HMY, M.Si menggapi berbagai persoalan yang diutarakan massa aksi. Dalam pemaparannya, H. Muslimin menjelaskan terkait TKA yang masuk ke Batu Hijau.
“Ini sudah kita bahas bersama pihak Imigrasi. TKA tersebut belum menjadi tenaga kerja resmi di Batu Hijau, ditambah lagi mereka belum didaftarkan dalam TKA pendamping. TKA tersebut juga menggunakan bisa sebagia TKA yang melakukan magang, sehingga Disnakertrans tidak bisa melakukan pengawasan, karena ditarik kewenangannya oleh provinsi,” jelasnya.
Terkait karyawan PT.Macmahon yang tidak mengantongi badge. Pihak Disnakertrans mengaku belum mendapatkan laporan terkait hal tersebut. Untuk itu, mulai hari ini pihaknya akan menindaklanjutinya.
Dalam kesempatan tersebut, H. Muslimin juga menegaskan bahwa Disnakertrans selalu berpihak pada naker lokal. Hal itu terlihat dari quota perekrutan tenaga kerja satu pintu yang dilaksanakan oleh Disnaker, yang menempatkan naker lokal dengan quota yang cukup tinggi.
“Dalam job fair kemarin, lebih dari 60 persen naker lokal KSB terserap dalam perekrutan. Tidak hanya untuk naker, prihal pemberdayaan juga pemerintah dengan perusahaan sangat berkomitmen,” tuturnya.
Terkait jumlah perusahaan yang ada di Batu Hijau, ia membeberkan bahwa jumlah perusahaan yang terdata di Disnakertrans sebanyak 219 perusahaan. Perbedaan jumlah dengan data FPT, kata dia, akan ditindaklanjuti kembali.
“Sementara prihal perlu dilakukan upaya sweeping oleh Disnakertrans di Batu Hijau, kami tidak bisa mengiyakan. Namun hal tersebut juga ditindaklanjuti oleh Disnakertrans sesuai kewenangan yang ada. Dimana akan diawali dengan pertemuan dengan beberapa pihak dalam waktu dekat,” tandasnya. (Enk. Radio Arki)
