Sumbawa Barat. Radio Arki – Tim verifikasi Kabupaten Kota Sehat (KKS) dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kementerian Kesehatan (Kemenkes), melakukan kunjungan ke Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), untuk melaksanakan verifikasi dan penilaian KKS. Tim ini berada di KSB selama dua hari, mulai dari tanggal 20 September hingga 21 September.
Koordinator tim verifikasi KKS Pusat, Ines Ayu, menjelaskan bahwa penghargaan ‘Swasti Saba Wistara’ diselenggarakan oleh Kemendagri dan Kemenkes. KSB menjadi satu-satunya kabupaten yang pertama kali mengikuti lomba KKS dan berhasil mencapai tahap penilaian tahap 3.
“Proses penilaian dalam lomba KKS ini melibatkan tahap bedah dokumen, verifikasi virtual, dan sekarang verifikasi factual, dimana tim turun ke lapangan untuk melakukan pengecekan langsung,” ujar Ines Ayu saat kunjungan ke Taliwang, Rabu (20/9).
Dalam penilaian KKS, terdapat 9 indikator yang harus dipenuhi oleh kabupaten/kota untuk memenuhi syarat menerima penghargaan Swasti Saba. Untuk tahun ini, Ines menyebut bahwa sistem penilaian mengalami perubahan untuk merespons dinamika kesehatan wilayah secara global dan perubahan aturan nasional.
“Beberapa perubahan telah kami lakukan, tetapi substansi dari penilaian tetap sama,” tambahnya.
Berdasarkan hasil penelitian dokumen dan pemaparan yang dilakukan oleh Bupati KSB, H. W. Musyafirin, tim verifikasi menemukan bahwa KSB telah mencapai banyak pencapaian yang menjadi indikator penilaian KKS.
“Salah satu contohnya adalah pencapaian dalam program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM), yang dianggap memiliki bobot tinggi dalam penilaian KKS,” jelasnya.
Selanjutnya, Ines menjelaskan bahwa tujuan utama tim verifikasi lapangan dalam program KKS adalah untuk menguji konsistensi setiap program yang dijalankan oleh kabupaten/kota peserta. Oleh karena itu, pengecekan tidak hanya berfokus pada pelaksanaan saat ini, tetapi juga melibatkan evaluasi dua tahun terakhir.
“Kami berharap adanya dokumentasi kegiatan yang mendukung penilaian kami. Oleh karena itu, kami akan memeriksa juga data dokumentasi,” ungkapnya.
Ines yang mewakili tim verifikator Kemendagri menegaskan bahwa hasil tinjauan lapangan ini akan menjadi hak prerogatif tim untuk menilainya. Oleh karena itu, kabupaten/kota peserta diwajibkan menerima keputusan yang diambil oleh tim verifikasi.
“Kami berharap agar Bupati tidak berkecil hati, jika KSB belum berhasil meraih penghargaan tahun ini,” ujarnya.
Mendengar penyataan tersebut, Bupati KSB, H. W. Musyafirin, yang menyambut kedatangan tim verifikasi, menyatakan kesiapannya untuk menerima hasil penilaian apapun. Menurut Bupati, partisipasi dalam lomba KKS telah memberikan pengalaman berharga kepada Pemerintah Daerah KSB dalam meningkatkan layanan kesehatan kepada masyarakat.
“Kita akan mengikuti apa yang akan diverifikasi. OPD yang mengelola tugasnya adalah menunjukkan hasilnya,” instruksi dari Bupati.
Selanjutnya, Bupati juga mengutip hasil penyampaian tim verifikasi mengenai seluruh indikator penilaian program KKS. Bupati meyakini bahwa hampir seluruh indikator tersebut sebenarnya telah terpenuhi di KSB. “Hampir semua layanan dasar telah terselenggara di sini. Misalnya, program STBM sudah kami jalankan,” tambahnya. (Enk. Radio Arki)
