Sumbawa Barat. Radio Arki – Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) melalui Dinas Sosial mengakui bahwa Program Keluarga Harapan (PKH) sebagai salah satu bentuk bantuan sosial kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) terus melakukan evaluasi berkala.
“Evaluasi dilakukan, untuk memastikan bahwa penerima manfaat memenuhi komponen-komponen yang telah ditetapkan,” kata dr. H Syaifuddin, Kepala Dinas Sosial KSB, belum lama ini.
H Syaifuddin menjelaskan bahwa komponen-komponen yang harus terpenuhi untuk menjadi penerima manfaat PKH mencakup kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial.
Kriteria kesehatan melibatkan ibu hamil atau anak usia dini (0-6 tahun), pendidikan mencakup anak SD, SMP, dan SMA, sementara kriteria kesejahteraan sosial melibatkan lansia (60 tahun ke atas) dan disabilitas berat.
“Evaluasi juga dilakukan, guna memastikan bahwa mereka memenuhi setidaknya salah satu dari komponen yang telah ditetapkan. Ini mencakup pembaruan data melalui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) atau usulan dari Pemerintah Desa/Kelurahan,” ujarnya.
Lebih lanjut, dr. H Syaifuddin menjelaskan bahwa evaluasi tidak hanya untuk mengukur kriteria penerima bantuan, tetapi juga untuk melihat kemajuan perubahan sosial ekonomi yang dialami oleh KPM.
“Jika dianggap sudah tidak lagi memenuhi kriteria atau mengalami perubahan sosial ekonomi, maka KPM tersebut akan diusulkan untuk dihapus dari program atau tidak lagi menjadi penerima bantuan,” tambahnya..
Dalam memastikan bahwa PKM memenuhi komponennya, pendamping sosial PKH wajib melakukan verifikasi lapangan. Data selalu diperbarui secara berkala melalui Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial-Next Generation (SIKS-NG).
“Selain pendamping PKH, operator SIKS-NG dari masing-masing desa juga melakukan validasi data untuk memastikan akurasi data yang dimiliki,” tambahnya. (Enk. Radio Arki)
