Jakarta. Radio Arki – Bupati Sumbawa Barat, Dr. Ir. H. W. Musyafirin, MM., menghadiri acara Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2023 dan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2023. Acara yang digelar pada Senin, 8 Juli 2024, di Jakarta Convention Center tersebut turut dihadiri Ketua DPRD KSB Kaharuddin Umar, Sekretaris Daerah KSB H. Amar Nurmansyah, ST., M.Si., dan sejumlah pejabat lainnya.
Acara yang dihadiri langsung oleh Presiden RI Joko Widodo dan Wakil Presiden KH. Ma’ruf Amin ini juga melibatkan pimpinan lembaga negara, kementerian, kepala daerah se-Indonesia, hingga pejabat BUMN. Ketua BPK RI, Dr. Isma Yatun, CSFA., CFrA., dalam laporannya menegaskan peran strategis Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam menjaga akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.
“Sebagai pilar utama akuntabilitas, BPK bertugas memastikan keuangan negara digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Dinamika pengelolaan keuangan yang semakin kompleks membutuhkan kolaborasi efektif multistakeholder. Kami mengapresiasi jajaran pemerintahan yang terus berkomitmen menguatkan pondasi akuntabilitas selama 10 tahun terakhir,” ujar Dr. Isma Yatun.
Presiden Jokowi mengapresiasi kerja BPK serta seluruh jajaran pemerintah atas predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang berhasil diraih pada laporan keuangan tahun ini. Presiden menegaskan, predikat tersebut adalah kewajiban dalam pengelolaan keuangan negara yang baik.
“Kita sedang menghadapi tantangan global seperti perang dagang, perubahan iklim, dan perlambatan ekonomi. Namun, Alhamdulillah, ekonomi kita tetap tumbuh dengan inflasi terjaga. Ini adalah modal dasar untuk membangun negara lebih kompetitif,” ungkap Presiden Jokowi.
Presiden juga menyoroti pentingnya tindak lanjut terhadap rekomendasi BPK. “Saya minta kepada para menteri, kepala lembaga, dan kepala daerah untuk segera menindaklanjuti rekomendasi dari BPK agar pengelolaan APBN dan APBD semakin baik. Saya yakin pemerintahan Presiden Prabowo Subianto nantinya akan terus memperhatikan hal ini,” tegasnya.
Terkait instruksi Presiden, Bupati Sumbawa Barat melalui Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda KSB, Zainul Amri, menyatakan komitmennya untuk menindaklanjuti arahan tersebut. “Bupati meminta seluruh perangkat kerja Pemkab Sumbawa Barat bersinergi dengan stakeholder terkait untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, serta mempertahankan predikat WTP di masa mendatang,” ujarnya.
Acara ini menjadi momentum penting bagi Pemkab Sumbawa Barat untuk terus memperkuat tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel, sejalan dengan upaya menciptakan pemerintahan yang berkualitas dan berintegritas. (Admin02.RadioArki)
