“sektor pendidikan merupakan salah satu sektor yang mendapat perhatian serius pemerintah pusat. Bahkan dalam kebijakan nasional, ada kewajiban bagi pemeritnah untuk menganggarkan 20 persen dari APBD pada sektor tersebut.
Sumbawa Barat. Radio Arki- Pemerintah daerah Kabupaten Sumbawa Barat terus melakukan upaya untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pendidikan. Dan untuk mengukur hal tersebut perlu ada roadmap tentang Standar pelayanan Minimal (SPM) pendidikan dasar di Sumbawa Barat.
Dalam sosiaslisasi hasil analisis Roadmap Standar Pelayanan Minimal, Rabu (4/10) siang kemarin, Wakil Bupati Sumbawa Barat, Fud syaifuddin menerangkan bahwa, Pemda KSB telah memberikan porsi anggaran terbesar bagi Dikpora melalui APBD. Anggaran ini untuk mendukung pemenuhan sarana dan prasarana, peningkatan belajar mengajar, tunjangan guru dan elemen lainnya.
Semua hal tersebut, dilakukan Pemerintah Daerah sebagai upaya untuk memenuhi indikator dari SPM, mulai dari sarana prasarana. Kemudian peningkatan kualitas tenaga pendidik, tata kelola pendidikan hingga proses belajar mengajar. Upaya pemerataan penempatan guru agar sekolah-sekolah mendapatkan tenaga pendidikan yang handal pun dilakukan guna pemerataan proses belajar mengajar.
‘’Beberapa sarana dan prasaran yang tahun ini belum disentuh, Insya Allah akan dianggarkan tahun depan. Kita terus berbenah untuk kesejahteraan masyarakat termasuk di sektor pendidikan,” terangnya.
Selain itu, pemerintah dearah juga telah berani mengambil resiko dengan mengambil alih tenaga PTT yang seharusnya diambil oleh provinsi sebanyak 288 orang. Padahal butuh anggaran yang cukup besar untuk memenuhi atau mengambiil alih tenaga PTT tersebut.
‘’Daerah lain belum ada karena belum siap anggaran. Namun, karena masalah kemanusiaan, KSB mengambil alih, terlebih mereka berjasa dalam pendidikan sehingga kami SK-kan kembali. Ini juga tentu menambah personil tenaga pendidik di KSB,” kata Wakil Bupati.
Sementara itu, Plt. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Drs. Tajuddin, M.Si menyampaikan, penyerahan hasil analisis ini bisa saja dilaksanakan dengan sederhana. Namun dorongan internal temasuk eksternal seperti kegiatan siang ini dibutuhkan guna memberikan pengaruh secara langsung untuk memajukan dunia pendidikan.
Dijelaskan, program ini adalah program yang diharapkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang sebelumnya di angka 57 persen pada 2014 menjadi 78, 21 persen pada 2016. Ada dampak positif untuk mendorong kualitas dan kuantitas pendidikan.
“Jika semua pihak berada di garis yang sama satu semangat dalam upaya membangun pendidikan di KSB yakni semnagat ikhlas, jujur dan sungguh sungguh saya rasa tidak sulit membangun pendidikan di KSB termasuk untuk bersaing dengan siswa siswi lainnya di belahan lainnya di Indonesia,” ungkapnya.
Kepala Sub Bagian Hukum, Tata Laksana dan Kerjasama Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Kementerian pendidikan dan Kebudayaan, Dra. Nurma Dewi Saleh, M.Ed mengatakan, di NTB hanya ada dua sekolah internasional yakni di Kota Mataram dan Kabupaten Sumbawa Barat.
SPM bukanlah akhir dan terhenti. Namun jika telah terpenuhi pada 2018 mendatang, maka harus dipacu untuk mencapai hasil ideal yakni standar nasional. “Saya sangat mengapresiasi capaian ini, keberhasilan ini adalah keberhasilan semua pihak di Kabupaten Sumbawa Barat dalam mendukung pemenuhan SPM Dikdas di Kabupaten Sumbawa Barat.”ujarnya.
Seperti diketahui, KemudianKepala Sub Bagian hukum, tata laksana dan kerjasama direktorat jenderal pendidikan dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dra. Nurma Dewi Saleh, M.Ed dan tim, Kepala UPTD Dikpora KSB serta kepala SD dan SMP sederajat se KSB melakukan penyerahan hasil analisis roadmap Standar Pelayanan Minimal (SPM) pendidikan dasar (Dikdas) KSB. Sosialisasi ini dihadiri Wakil Bupati Sumbawa Barat, Fud Syaifuddin, S.T, Plt. Kadispora KSB, Drs. Tajuddin, M.Si dan jajarannya. (Unang Silatang. Radio Arki)
