“Kemunculan kolompok radikalisme dan terosisme belakangan terus terjadi disejumlah daerah di Indonesia. Namun pemerintah tak lantas tinggal diam, telah berbagai upaya dilakukan untuk mengantasipiasi gerakan garis keras ini.”
Taliwang.Radio Arki— Bupati Sumbawa Barat Dr. Ir. H. W Musyafirin M.M dalam kesempatan menghadiri rapat koordinasi pembentukan satuan tugas (Satgas) Deradikalisasi dan Kontra Terorisme di Provinsi NTB dan Sulawesi Tengah (Sulteng), di kantor Gubernur NTB, Rabu pagi (11/10/2017) lalu menyarankan solusi terbaik dalam upaya menekan pertumbuhan paham terlarang tersebut di tengah-tengah masyarakat.
Menurut Firin, sapaan akrab Bupati, untuk melakukan deradikalisasi maka perlu dilakukan pendekatan dengan menyentuh pemahaman dan kesadaran kelompok tersebut, artinya kelompok ini harus tetap dirangkul dalam kebijakan apapun. Karena pemahaman mereka telah tertanam dan susah sekali dilawan. Pemahaman ini pun kemudian menjadi energi kuat bagi mereka untuk melakukan kegiatan radikalisme dan terorisme. Bentuknya, seperti dengan menghadirkan ahli tafsir untuk melakukan pendekatan pemahaman yang benar tentang islam sebagai agama yang damai. Pemerintah KSB, kata Firin, pernah melakukan hal demikian, dan itu dilakukan pada sejumlah kelompok yang selama ini dikenal sebagai kelompok garis keras.
“kita pernah minta gubernur NTB yang kebetulan ahli tafsir untuk menyampaikan pesan kedamaian pada kelompok tertentu. Cara seperti itu sangat efektif, karena ada interaksi dan dan penyatuan paham yang benar tentang islam. Alhamdulillah dari situ, ada warga saya yang sadar terhadap konteks islam yang sebenarnya, terutama ketika islam disandingkan dengan negara,” terangnya.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa penanaman paham yang benar tentang islam memang butuh waktu. Karena ada juga kelompok seperti ini yang memiliki lembaga pendidikan. Dan sayangnya, kurikulumnya yang dimiliki juga patut dipertanyakan, karena tidak sesuai dengan standar kurikulum yang ada. Bahkan ada juga yang terkesan sesuka hati, atau sangat tertutup untuk berinteraksi dengan dunia luar.
“saya sangat menyayangkan, karena terkesan sesuka mereka. Mereka juga menolak untuk menerima bantuan. Padahal telah disiapkan dana bantuan sosial pendidikan untuk peningkatan kualitas sebesar Rp 1 Milyar,” tegasya
“kami akan terus melakukan pembinaan. Dan perlu saya sampaikan, kami bersama Kominda, agen PDPGR, Babinsa dan Bhabinkamtibmas terus melakukan deteksi dini dan kami evaluasi setiap minggu di forum malam yasinan,” imbuhnya.
Bupati KSB juga meminta agar kata ‘Satgas’ dalam pembentukan kelompok kerja ini juga diubah agar tidak terkesan keras. Mengingat kata Satgas lebih cendrung dipahami seperti Densus. Dan sebagai bagian dari pemerintahan, maka pemerintah daerah KSB juga berkomitmen untuk menyiapkan anggaran khusus terhadap hal tersebut. Moerdini.Radio Arki)
