“Perekrutan karyawan PT Macmahon Indonesia masih terus berproses. Dalam proses itu secara tegas tim perekrutan yang terdiri dari unsur pemerintah daerah dan perusahaan penunjang PT AMNT menegaskan, bahwa proses perekrutan itu dilaksanakan secara terbuka dan menutup ruang bagi adanya pembagian kuota wilayah tertentu”
Sumbawa Barat. Radio Arki- Forum Komunikasi Kepala Desa Sumbawa Barat mulai menyikapi proses perekrutan karyawan PT Macmahon Indonesia. Dalam sikap yang telah diambil melalui musyawarah tersebut, perkumpulan kepala desa se-Sumbawa Barat mengeluarkan petisi yang diharapkan dapat didengar dan diikuti oleh tim perekrutan PT Macmahon Indonesia.
Melalui ketua tim pengawalan FK2D dalam perekrutan PT Macmahon Indonesia, Andi Subandi menegaskan, sikap kepala desa terhadap proses perekrutan itu sangat beralasan. Pertama, harapan publik terhadap pemerintah desa sangat tinggi, tak terkecuali dalam persoalan pengangguran. Jadi ketika terdapat rekrutmen seperti yang sedang dilakukan PT Macmahon indonesia, maka juga terdapat harapan yang besar mesyarakat desa agar PT Macmahon Indonesia dapat mengakomodir pencari kerja di desa.
Kedua, memberikan ruang terbuka dalam kompetisi itu, menurut Andi, tidak akan dapat menyelesaikan secara merata persoalan pengangguran di Sumbawa Barat. Sehingga tim perekrutan itu idealnya harus mempertimbangkan kuota desa dalam penerimaan perekrutan PT Macmahon Indonesia itu.
“Sejauh ini yang paling banyak didesak dan berhadapan dengan persoalan pengangguran bukan hanya pemerintah daerah melalui dinas terkait. Tetapi pemerintah desa juga termasuk yang terkena dampak atas persoalan pengangguran. Jadi kalau pemerintah daerah melibatkan diri dalam proses perekrutan itu, kami pemerintah desa hanya minta agar pemerintah memperhatikan kuota masyarakat desa dalam perekrutan itu.” Tegasnya kepada www.arkifm.com, Rabu (24/01) sore tadi, di ruang pertemuan Kedai Sawah, usai menggelar rapat dengan seluruh kepala desa se-KSB.
“Kuota itu bukanlah jatah kepala desa. Jadi tentang berapa jumlah yang diberikan, kami serahkan seutuhnya kepada tim perekrutan. Tetapi tim juga idealnya mempertimbangkan pemerataan dengan melihat faktor penyebaran pengangguran di desa. Artinya tim rekrutmen bersama tetap bekerja sesuai dengan mekanisme yang ada. Hanya kami ingin proses itu mempertimbangkan persoalan sosial di desa.”Ujar kepala desa Tamekan, Yulhaidir, yang juga menjadi sekretaris tim pengawalan rekrutmen PT Macmahon Indonesia.
Sementara itu, ketua FK2D, Lukmanul Hakim mengatakan, petisi yang dikeluarkan oleh kepala desa merupakan bagian dari keluhan dan permintaan masyarakat desa terhadap proses perekrutan PT Macmahon Indonesia. Maka dari itu, sebelum membentuk tim, FK2D melakukan rapat umum dengan semua kepala desa se-KSB untuk mengetahui Dan melihat bagaimana respon publik atas persalan tersebut. Untuk itu, pemerintah daerah idealnya juga melihat petisi tersebut sebagai kepentingan masyarakat desa.
“kami hanya coba untuk mengakomodir permintaan masyarakat. Bukan meminta jatah kami. Apalagi dalam proses ini kami juga tidak mendapatkan akses dan informasi apapun. Padahal dampak negaatif atas persoalan itu juga tidak akan lepas dari pemerintah desa. Jadi jangan salahkan kami, apabila kami juga bisa nekat dengan turun ke jalan untuk menuntut tim perekrutan agar kepentingan desa juga didengar.”Tukasnya.
Sementara itu Bupati Sumbawa Barat yang berusaha dikonfirmasi media ini, belum memberikan jawaban apapun atas petisi kepala desa se-Kabupaten Sumbawa Barat (Unang Silatang. Radio Arki)
