“Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong (PDPGR) telah cukup membantu pemerintah dalam kaitan menuntaskan berbagai program gotong royong yang diusung pemerintah daerah KSB dalam pembangunan. Namun keberadaan system ini, ternyata terus saja disorot. Bukan hanya Bupati yang belum lama ini meminta agar agen PDPGR bekerja professional, anggota DPRD juga menyorot, dan meminta agar keberadaan agen PDPGR perlu dievaluasi secara utuh.”
Sumbawa Barat. Radio Arki- Meskipun mengapresiasi atas capaian kinerja agen PDPGR dalam mengawal pembangunan, namun ketua Fraksi PAN KSB meminta agar pemerintah daerah mengevaluasi secara total keberadaan PDPGR, sehingga jangan sampai ada oknum PDPGR yang mengedepankan kepentingan pribadinya dalam program, dan apalagi sampai menjadikan PDPGR sebagai alat politik partai tertentu saja.
“Agen, mungkin dengan segala kelebihan dan kekurangannya harus dievaluasi. Kita ingin lembaga ini bisa terus ditingkatkan untuk bekerja professional.” Tegas ketua fraksi PAN KSB, Muhammad Hatta kepada media ini via seluler, Sabtu (11/8) siang tadi.
Menurut hatta, kebuntuan komunikasi di lapangan oleh agen PDPGR bukan hanya karena factor kemampuan untuk mengkomunikasikan, tetapi bisa saja dikarenakan adanya tendensi politik agen PDPGR terhadap instrumen di desa, seperti pemerintahan desa, babinsa, ataupun karena adanya hubungan secara tidak langsung antara agen dengan partai politik tertentu.
“distribusi program harus berdasarkan factor layak dan tidak. Serta harus melalui mekanisme yang benar, bukan justru semau agen. Dalam posisi ini, idealnya harus diawasi denga ketat”, ujarnya.
Ia pun mengakui, menemukan fakta dimana agen PDPGR kadang lebih merasa hebat dari SKPD ataupun dari pemerintahan di desa, Karena marasa langsung di-SK-kan Bupati. Bahkan ada juga yang membawa nama pimpinan daerah, agar keinginannya seperti dalam hal sasaran bantuan, supaya bisa diverifikasi dengan cepat atau tanpa melalui mekanisme yang benar. Dan hal ini tentu mencidrai semangat keadilan.
“Ini fakta, jangan sampai dinas atau SKPD didikte atau dibawah PDPGR. Ini salah, dan sudah jadi rahasia umum”, Imbuhnya.
Sebelumnya, Bupati Sumbawa Barat, meminta agar agen PDPGR bisa bekerja secara professional dan tidak berbohong dalam bekerja. Karena ada banyak aduan yang disampaikan warga terkait dengan kinerja PDPGR. (BACA: http://arkifm.com/4245-warga-mengeluh-bantuan-kurang-tepat-sasaran-bupati-ksb-agen-pdpgr-jangan-berbohong.html)
“Meskipun pengaduan dari penerima manfaat PDPGR tersebut belum tentu benar. Namun saya tekankan mari jujur apa adanya. Jangan dibuat-buat, apalagi sampai berbohong.” Ujar Bupati, dalam acara yasinan, kamis malam (9/8) lalu.
“Salah memang manusiawi, tapi ingat tidak boleh berbohong. Jangan sampai aparatur, agen PDPGR atau siapapun membohongi rakyat. Sebagai pemegang amanah, mari laksanakan pekerjaan dengan penuh ikhlas, jujur dan sungguh-sungguh”, Pungkasnya. (Unang Silatang/Enk. Radio Arki)
