Sumbawa.Radio Arki- Serapan APBDes terhadap Pelayanan Sosial Dasar (PSD) di Kabupaten Sumbawa dilaporkan terus dikawal pendamping desa setempat. Hal itu pasalnya, perlu dilakukan agar kebutuhan Pelayanan Sosial Dasar di desa bisa terpenuhi secara maksimal dan teranggarkan dalam APBDes pada tahun-tahun berikutnya.
Demikian, diterangkan Tenaga Ahli Pendamping Masyakarat, Kabupaten Sumbawa, Amir Ali, kepada wartawan www.arkifm.com, rabu 19/10 siang tadi.
Menurut Amir, sebelum dilakukan pendampingan oleh Pendamping Desa yang ada di desa sampai di Kabupaten, serapan APBDes terhadap Pelayanan Sosial dasar (PSD) di Sumbawa selama ini cenderung masih minim. Padahal dalam aturan perundangan- undangan tentang penyusunan anggaran dana desa, pelayanan sosial dasar adalah item prioritas yang harus terpenuhi di Desa.
“kalau dilihat dulu memang masih minim. tetapi Alhamdulillah itu semakin membaik. Karena komitmen stackholder di desa yang semakin mengerti tentang bagaimana menyusun program berdasarkan prioritas” terangnya.
Untuk melakukan pendampingan serapan APBDes terhadap Pelayanan Sosial Dasar, Pendamping Desa telah melakukan berbagai upaya. Termasuk yang terakhir adalah memfasilitasi terlaksananya workshop tentang Pelayanan Sosial Dasar bagi seluruh elemen di desa, seperti kepala desa, BPD, dan unsur lainnya, dikecamatan Empang, Kabupaten Sumbawa.
“prinsipnya adalah perlu sinergitas semua unsur tentang mana yang paling prioritas dalam pembangunan di desa. Dan tentang PSD pastinya semua unsur sepakat bahwa itu adalah prioritas. Nah, persoalannya adalah bagaimana menuangkan itu dalam mata anggaran di APBDes, inilah yang perlu pengawalan banyak pihak,” tandasnya
Dalam mengejar serapan APBDes terhadap PSD, pendamping desa di Sumbawa telah melakukan sinergitas dengan program PNPM GSC. Dan itu, menurut Amir akan sangat membantu untuk memaksimalkan serapan APBDes terhadap Pelayanan Sosial Dasar.
Lebih lanjut, sebagai Tenaga Ahli Pendamping Masyarakat Desa bidang Pembangunan Partisipatif , Amir meyakini bahwa, dalam persoalan serapan APBDes terhadap PSD diperlukan partisipasi semua pihak. Untuk itu, elemen penting yang ada di desa, baik itu BPD, LPM ataupun tokoh masyarakat dan tokoh tercerahkan harus punya andil dan peran aktif dalam hal tersebut.
“kami yakin partisipasi pembangunan di desa akan semakin tinggi, apabila ada perubahan pelayanan sosial dasar di Desa. Maka penting bagi semua pihak untuk mengetahui dan berpartisipasi tahapan penyusunan APBDes” demikian, tutup Amir. (US-RadioArki)
