Sumbawa Barat – Proses akuisisi saham Newmont ke PT AMI masih terus menggelinding, berbagai spekulasi dan dampak akuisisi saham tersebut mulai diperdebatkan. Termasuk dari sisi ketenaga kerjaan, yaitu tentang perbedaan dana apresiasi yang akan diberikan PT Newmont Nusa Tenggara karyawan.
Terakhir, bahkan salah satu Serikat Pekerja yang ada di perusahaan tambang emas tersebut mulai mengancam manamen perusahaan untuk melakukan mogok kerja.
Menyikapi persoalan tersebut, ketua Fraksi Indonesia Raya DPRD Sumbawa Barat, Mustakim Patawari mengungkapkan beberapa kali mengusulkan untuk membentuk Pansus Akuisisi saham perusahaan tambang tersebut.
“berkali kali melalui internal (DPRD) pasca pernyataan sikap SPN, agar dibentuk Pansus,”ungkapnya
Dijelaskan, semenjak adanya ancaman mogok kerja yang disampaikan oleh salah satu Serikat pekerja di PT. NNT menyentak banyak pihak termasuk DPRD. Tetapi sangat disayangkan adanya pernyataan prematur yang menilai mogok itu ilegal. Pihaknya mendorong lembaga DPRD untuk serius menanggapi kondisi aktual dan aspirasi yang disuarakan oleh SPN ataupun oleh para pihak tentang akuisisi saham Newmont.
Menurut Mustakim, seharusnya lembaga wakil rakyat, sama seriusnya ketika melihat masalah ini dengan persoalan saat merespon soal divestasi dan juga soal penjualan saham daerah.
“ini bukan sekedar soal besaran uang apresiasi yang oleh pihak tertentu dikatakan tidak ada dasar hukum yang mengatur. tetapi lebih dari itu ini soal besar dan kompleks. Bukan sekedar soal nasib 3500-an karyawan PT NNT tapi juga berkaitan dgn kepentingan daerah ini,” tegasnya
Sebagai perbandingan, lanjutnya, saat divestasi saja dulu daerah ini bisa mendapatkan manfaat yang lebih banyak. baik dalam kepemilikan saham, maupun komitmen perusahaan dalam hal CSR. Dimana perusahaan dalam pembahasannya, dilakukan bersama, yaitu antara Pemerintah, DPRD dan PT. NNT.
“Pertanyaannya sekarang dalam kontek akuisisi saham lni bagaimana Pemetintahan ( pemetintah dan DPRD ) memposisikan diri,” tanyanya
Lebih lanjut, ia menilai, secara kelembagaan DPRD relatif terlambat merespon issu sepenting ini. Kalaulah tidak ada aspirasi dari SPN, mungkin saja soal ini liput dalam pantauan “radar” lembaga wakil rakyat. Sekarang setelah ada ancaman mogok baru banyak pihak seperti kebakaran jenggot dan mulai kakak kusuk.
Proses akuisisi saham sudah berada pada fase akhir, dan dalam hitungan bulan PT NNT akan segera meninggalkan batu hijau dan PT AMI akan hadir sebagai pengganti. Lantas, bagaimana nasib perjuangan para karyawan yang memperjuangkan besaran uang apresiasi.
“uang apresiasi itu sendiri apa dasar perhitungannya dan siapa yang membuat formula itu ( 3 x BASIC + (masa kerja x 750.000 ). Bagaimana juga apresiasi terhadap daerah ini oleh PT NNT yang degan alasan sudah tidak menguntungkan berbisnis di batu hijau karena kandungan mineralnya yang kecil sehingga menjual sahamnya,”ungkapnya
Jika memang sudah ada pembicaraan antara Pemerintah dengan PT NNT, kata Mustakim, harus bisa diakses publik terlebih lebih DPRD sebagai mitra pmerintah.
“Kenapa harus melibatkan DPRD agar kalaupun ada apresiasi atau manfaat yang diberikan PT NNT, harus bisa dipastikan itu akuntabel dan masuk dalam skema APBD. Jangan sampai ada dana dana yang beredar dan non budgeter,” pungkasnya. (US-ArkiRadio)
