Mahasiswa Gedor kantor gubernur dan DPRD NTB
Kota Mataram. Radio Arkifm.com- Sudah dua tahun lebih pemerintahan Jokowi-JK memimpin bangsa ini, tetapi sayangnya belum ada perubahan yang cukup signifikan, tertama dalam hal kemandirian ekonomi. kesejahteraan dan pemberantasan korupsi. Hal itu setidaknya bisa dilihat dari tingkat inflasi dan masih banyaknya mafia dalam dunia energy pertambangan yang belum diungkap oleh lembaga penegakan hokum negeri ini.
Demikian diterangkan, Ketua Aliansi Mahasiswa, Kharul Fahri, di Mataram, dalam orasinya saat aksi yang digelar di dua titik symbol pemerintahan di deaerah, yaitu Gubernur dan DPRD NTB.
Aksi protes kekcewaan terhadap pimpinan negera tersebut, digelar pada tanggal (20/10) lalu, melibatkan delapan OKP dengan berbagai tuntutan untuk perbaikan terhadap bangsa ini. Diantara OKP tersebut adalah PII, KAMMI, IMM, HMI, PMKRI, GMKI, HIKMANDHUHI dan LMND.
“pemerintahan jokowi-JK gagal!. dan ini adalah aksi protes rakyat terhadap pemerintahan negeri ini. Terlalu banyak masalah bangsa dan mafia yang belum dituntaskan. Justru dalam dua tahun terakhir, drama mafia penegakan hokum dan mafia energy pertambagan sangat jelas dipertontonkan,”tegasnya.
Rakyat sudah muak dengan sandiwara atau drama yang dipertontonkan oknum pejabat tinggi Negara, dan penagakan hokum kita, lanjutnya. Sebut saja persoalan energy pertambangan yang ternyata masih menjadikan Indonesia tamu di Negerinya sendiri. Dan aksi protes ini, kata fajri, adalah suara untuk mengingatkan kepada visi dan misi serta amanah undang-undang yang ternyata masih banyak belum dilaksanakan dan bahkan terlupakan.
Dalam aksi Aliansi Mahasiswa Mataram tersebut, ada Sembilan point tuntutan. Pertama, kembali kepada pancasila dan Trisakti, kedua pemerintah harus membangun Industry Nasisonal yang berlandaskan Pasal 33 UUD 1945 atas mandiri dari cengkraman kapitalisasi asing. Ketiga, pemerintah harus mencabut Kontrak Karya Freeport dan Newmont, karena telah menjadikan daerah sangat asing di negerinya sendiri.
Keempat, mewujudkan pendidikan gratis, ilmiah, dan demokratis, serta dapat di akses seluruh masyarakat Indonesia. Kelima, mewujudkan kesehatan Gratis dan layak bagi Rakyat Indonesia. Keenam, pemerintah harus menolak utang dari IMF dan World Bank. Ketujuh, segera selesaikan konflik Agraria di Indonesia. Ketujuh pemerintah pusat didesak untuk memperkuat pertahanan Nasional demi keutuhan NKRI.
“intinya rakyat Indonesia harus mandiri dan jangan sampai asing dinegeri sendiri,” timpalnya
Selain itu, Aliansi Mahasiswa Mataram juga menginginkan adanya system reformasi biroksi dan penegakan hokum yang baik. Jangan sampai hokum itu justru hanya bisa berlaku dan dikenal oleh rakyat Indonesia yang lemah dan miskin. Sebaliknya para oknum pejabat tinggi yang telah dengan jelas melakukan korupsi justru dibiarkan tanpa ada penanganan yang jelas.
“Kedelapan, pemeritnah harus melakukan reformasi birokrasi, dan kesembilan adalah penegak hokum harus berani dan tindak tegas oknum pejabat tinggi Negara yang terlibat dalam skandal atau mafia korupsi,” tegasnya.
Dalam aksi tersebut, delapan OKP yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa, di Mataram, mendesak para pejabat tinggi daerah, baik itu DPRD dan Gubernur NTB menyampaikan kepada pemerintahan pusat. Dan menegaskan bahwa akan ada gerakan aksi yang lebih besar dari aksi sebelumnya, apabila tidak ada respon apapun terhadap tuntutan mahasiswa tersebut.
Massa aksi sempat nyaris bentrok dengan kepolisian, karena massa aksi yang ingin bertemu dengan gubernur ternyata tidak mau diterima, dengan alasan yang tidak jelas.
“Jika pada hari ini kami tidak mendapatan respon dari pemerintah daerah maka kami (Aliansi Mahasiswa) akan membawa massa yang lebih banyak pada tanggal 28 oktober. Karena kami ingin pertegas kembali bahwa ada amanah dan semangat Sumpah Pemuda yang harus dijaga dalam semangat kemerdekaan dan terbentuknya bangsa ini,”tukasnya
Sementara itu, bagian Humas dan Protokol kantor Gubernur, Yusron, menerangkan, bahwa seluruh yang telah di sampaikan mahasiswa dalam aksi tersebut sudah didengarkan dan diterima. Maka untuk selanjutnya, pemerintah daerah akan menunggu pimpinan daerah agar bias memnuhi seluruh tuntutan tersebut.
“(gubernur) sedang bertugas di luar kota Mataram untuk menemui Masyarakat. Tetapi saya ajak kepada rekan-rekan mahasiswa untuk membuat jadwal pertemuan dan tetap mengawal pembangunan di wilayah NTB ini atau terhadap bangsa ini,”demikian, Yusron. (AH-RadioArki)
