“Penanganan terhadap proses rehabilitasi dan rekonstruksi tentunya diharapkan sesuai aturan yang ada. Sehingga tidak ada ketimpangan di tengah tengah masyarakat. Karena komunikasi dan sosialisasi yang maksimal, akan mendapatkan hasil yang maksimal pula”.
Sumbawa Barat. Radio Arki – Puluhan warga yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Korban Gempa (KMKG) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) menggelar aksi unjuk rasa, Jum’at pagi (28/9). Massa aksi memprotes penanganan gempa bumi yang dinilai tidak sesuai petunjuk pelaksanaan gempa NTB.
“Kami minta penanganan gempa bumi di KSB harus sesuai prosedur yang ada, Buku tabungan harus diserahkan langsung ke masyarakat, serta memastikan tidak ada pemotongan dalam realisasinya. Selain itu, kami juga meminta kepada pemerintah daerah agar transparan dalam proses pencairan dana, sehingga publik mengetahuinya secara utuh ”, Tegas Tomi Perdana Putra, salah satu orator dalam orasinya.
Warga Kecamatan Poto Tano tersebut juga mengingatkan bahwa, pemerintah daerah dalam pembentukan Kelompok Masyarakat (Pokmas) harus sesuai petunjuk pelaksanaan dari pemerintah pusat melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan ditetapkan oleh Kades atau Lurah. Bukan dengan menjadikan agen Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong (PDPGR) langsung sebagai Pokmas, karena resistensi di tengah tengah masyarakat.
http://Baca : http://arkifm.com/4576-wabup-ksb-pastikan-penanganan-gempa-sesuai-prosedur.html
“PDPGR program yang bagus, tapi terkadang ada oknumnya yang salah dalam menggunakan fungsinya di masyarakat, seperti yang terjadi di desa saya di Senayan sana. Sampai sampai ada yang bilang kalau warga tidak boleh terlalu mengkritisi proses ini, karena nanti bisa bisa bantuannya tidak diberikan”, Ucap Tomy dengan nada kesal.
Tommy menjelaskan bahwa, Pokmas harus dibentuk dan ditetapkan oleh kepala desa atau lurah yang dilengkapi 3 specimen (Ketua, Sekretaris, Bendahara), dimana warga korban gempa juga harus masuk didalamnya. Rekening Pokmas menjadi rekening penampungan besama, baik dalam proses pencairan, pembayaran dan penglelolaan pelaksanaan pembangunan.
“Pencairan dana bantuan stimulan dimasukkan ke rekening korban gempa. Oleh karena itu, kami berharap agar buku rekening tabungan dapat dipegang sendiri oleh para korban gempa yang juga anggota Pokmas tersebut”, Tambahnya.
Usai menyampaikan orasi secara bergantian, dalam pantauan media ini, massa aksi sempat saling dorong dengan aparat kepolisian. Aksi saling dorongpun berhenti usai massa aksi ditemui Wakil Bupati Sumbawa Barat, Fud Syaifuddin, ST. Massa aksipun menyampaikan keluhannya kepada Wakil Bupati di ruangannya. Setelah mendapatkan jawaban dari berbagai macam pertanyaan dari sejumlah warga Seteluk dan Poto Tano, massa aksi akhirnya membubarkan diri dengan tertib. (Enk. Radio Arki)
