Tak terasa, 15 tahun perjalanan Kabupaten Sumbawa Barat dalam membangun, berkarya mengisi ruang-ruang pembangunan, semakin hari semakin memperlihatkan perubahan. Perubahan ke arah yang progressive tentunya sangat diharapkan agar tetap terus berlanjut. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai lembaga strategis yang menjadi wadah penyaluran aspirasi rakyat sangat dibutuhkan perannya. Apalagi tuntutan perubahan zaman semakin cepat, dan keberadaan lembaga tersebut sangat diharapkan dapat memberikan perannya yang berarti dan dapat dirasakan kehadirannya di dalam masyarakat. Melihat dinamika yang berkembang di dalam Pemerintahan Kabupaten Sumbawa Barat, Drs Manimbang Kahariadi Ketua DPRD Kabupaten Sumbawa Barat periode 2004-2009 memberikan ulasan terhadap pentingnya peran DPRD dalam menjalankan roda pembangunan dan menciptakan demokrasi yang berkualitas.
Sebagai Daerah otonomi baru, kelahiran Kabupaten Sumbawa Barat memberikan harapan besar bagi akselerasi pembangunan serta peningkatan pelayanan publik di semua wilayah Kabupaten Sumbawa Barat. Akselerasi pembangunan baik yang berkaitan langsung dengan pelayanan publik seperti ketersediaan kantor untuk sarana penunjang pelayanan pemerintahan juga program di bidang pembangunan ekonomi seperti pertanian, kelautan , perikanan, infrastruktur jalan dan sebagainya. Dalam konteks ini yang diperlukan adalah stabilitas politik, suasana kondusif dan memastikan betul bahwa lembaga DPRD sebagai mitra utama Pemerintah dalam merumuskan berbagai policy dapat menjalankan fungsinya secara tepat dan benar.
Upaya mewujudkan suasana tersebut, tidak hanya kapasistas atau kompetensi yang memadai, akan tetapi juga komitmen yang tinggi untuk senantiasa meletakkan kepentingan rakyat di atas segalanya. Jika dua kepentingan datang secara bersamaan yakni kepentingan rakyat dan pentingan pejabat, maka yang didahulukan adalah kepentngan rakyat. Untuk bisa memilih secara tepat diantara dua kepentingan itu, perlu ada kemampuan untuk memilah dan memilih mana sesunguhnya yang menjadi daftar kebutuhan atau daftar keinginan. Artinya yang kita ikuti adalah merumuskan dan melaksanakan program yang benar-benar berpihak pada daftar kebutuhan bukan daftar keinginan.
Mengulas kembali langkah-langkah DPRD di awal masa Pemerintahan Kabupaten Sumbawa Barat, saat itu didorong untuk membangun pola relasi dan intensitas komunikasi dengan masyarakat. Membangun relasi positif dengan konstituennya harus benar-benar interaktif dan kualitatif. Bertemu langsung dan mendengar apa yang menjadi keluhan masyarakat. Pada saat yang sama kita bisa berkesempatan untuk menjelaskan kepada publik bahwa memperjuangkan aspirasi itu dilakukan secara bertahap. Itulah pentingnya interaktif tersebut. Pada saat yang sama harus dapat menjelaskan kepada masyarakat bahwa aspirasi tersebut tidak bisa dilakukan sekaligus.
Sebagai daerah otonom baru, pelayanan publik terasa semakin dekat. Jika pada saat itu Sumbawa Barat masih merujuk kepada Kabupaten induk yaitu Kabupaten Sumbawa, rentang kendali sangat panjang. Wajar jika masyarakat di KSB begitu antusias dan punya harapan tinggi akan terwujudnya kualitas pelayanan publik yang lebih baik. Karenanya peningkatan kualitas pelayanan publik tidak hanya bertumpu pada pelayanan kantor secara fisik tapi juga ketersediaan aparatur pelayanan yang simpatik dan kompeten. Untuk itulah DPRD Kabupaten Sumbawa Barat pada saat itu sangat vokal dalam menyuarakan pentingnya pengangkatan pejabat publik mulai dari kepala dinas beserta aparat dibawahnya harus benar-benar karena kompetensi bukan hanya sekedar koneksi.
Sebagai DPRD yang hadir dalam Susana yang serba baru di Kabupaten baru, tidak semua sisi dan agenda aksi DPRD itu dipersepsikan secara tepat. Sering ada kesan minor atau miring, bahwa DPRD menghambat kerja pemerintah. Bahwa DPRD lebih mengesankan manuver politik daripada pelayanan publik bahkan penilaian yang paling buruk sekalipun yaitu DPRD yang menjatuhkan pemerintah Daerah. Itu semua terjadi karena mis persepsi terhadap fungsi DPR, ketidakpahaman secara utuh tentang fungsi DPR, atau bisa jadi karena fanatisme berlebihan kepada pemerintah daerah, sehingga penilaian kepada DPR tidak bisa diberikan secara obyektif.
Menghadapi situasi itu ada tiga langkah strategi komunikasi yang dilakukan pada saat itu yaitu, 1) Di internal DPR berupaya merawat pola komunikasi dan kordinasi dengan semua instrument yang ada supaya terbangun satu langkah yang sama agar kebijakan DPR dapat dirasakan secara efektif. 2) komunikasi dengan pemerintah daerah selaku mitra strategis DPR agar saling pengertian dapat terbangun dengan baik dan 3). Strategi komunikasi dengan konstituen dan masyarakat luas, supaya sosialisasi tupoksi DPR dapat terjalin dengan baik, sehingga tidak menimbulkan salah paham dan mis persepsi terhadap langkah-langkah yang dilakukan DPRD.
Perjalanan awal Kabupaten Sumbawa Barat, posisi DPRD berupaya semaksimal mungkin melaksanakan fungsinya sebagai secara maksimal baik fungsi budgeting (penganggaran), legislasi (pembuatan peraturan), maupun Controling (pengawasan). Optimalisasi fungsi DPR akan bermuara pada kinerja yang baik yang bisa diukur melalui pelaksanaan tiga fungsi tersebut. Melaksanakan Fungsi budgeting, memastikan bahwa anggaran yang ditetapkan harus sesuai dengan kepentingan rakyat, fungsi legislating memastikan betul Peraturan Daerah harus bisa diterapkan sesuai dengan yang telah ditetapkan, dan kontroling memastikan bahwa pemerintahan berjalan sesuai dengan aturan.
Disinilah masyarakat dapat melihat, mana wakil mereka yang betul-betul hadir dalam setiap masalah yang mereka hadapi, dan mana wakil mereka yang hanya menjadikan wakil rakyat hanya sebagai simbol semata. Oleh karenanya kewibawaan Lembaga DPRD itu harus terus dijaga, karena hanya anggota DPRD yang bisa menjaganya, bukan yang lain. Tidak boleh lembaga terhormat ini menjadi tidak ada nilainya dihadapan masyarakat.
