Pemda KSB Kucurkan Anggaran Milyaran Untuk Dampingi Program BSPS

0

“pemerintah daerah Sumbawa Barat telah mencanangkan berbagai program untuk pembangunan pemukiman dan perumahan rakyat. Selain mengejar dari APBN, pemeerintah daerah kabupaten Sumbawa Barat juga menyiapkan dana yang cukup besar untuk program RLH.”  

Sumbawa Barat. Rado Arki- Kabupaten Sumbawa Barat melaporkan, pemerintah pusat telah memberikan sasaran program Rumah Layak Huni yang cukup banyak pada tahun 2018 ini. Meski demikian, selain bersumber dari APBN,  melalui DPUPRPP KSB (Dinass Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan dan Pemukiman Kabupaten Sumbawa Barat) pemerintah setempat juga mengalokasikan anggaran yang cukup besar untuk program bangun baru RLH.

“ada banyak program yang telah ada dan sukses (tahun 2018). Ada BSPS regular dan BSPS Strategis. Selain itu kita juga sudah alokasikan anggaran yang cukup besar untuk tahun 2018 yaitu sebesar Rp 1,2 milyar lebih untuk program rumah layak huni (RLH).” Sekdis PUPRPP Sumbawa Barat, kepada www.arkifm.com. belum lama ini.

“iya ada (program) bedah rumah. Tetapi kita juga siapkan program bangun baru Rumah Layak Huni (RLH) dari APBD Kabupaten.” Imbuhnya.

Anggaran tersebut, pasalnya akan dikucurkan untuk bangun baru RLH sebanyak 35 unit rumah, dengan nilai maksimal perunit rumah mencapai Rp 35 juta. Program itu, kata Rizal, diadakan pemerintah kabupaten Sumbawa Barat untuk memperkuat program BSPS Startegis yang bersumber dari APBN. Dan ini tentu sebagai bentuk nyata keseriusan pemerintah dalam mengentaskan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).

“awalnya memang program itu hanya untuk 30 rumah. Tetapi ketika kita kemarin turun lapangan, maka jumlahnya kita tambah berdasarkan ketersediaan anggaran yang ada.” Terang Kasi penyediaan perumahan, Karimuddin, ST, kepada www.arkifm.com, menguatkan pernyataan sekdis PUPRPP.

Dijelaskan, program bangun baru RLH tahun ini tetap menjadi bagian dari program PDPGR. Artinya pelaksana program tetap melalui agen PDGPGR. Namun kalau pada tahun sebelumnya penentuan sasaran program itu hanya oleh agen PDPGR, untuk tahun ini diwajibkan musyawarah desa/kelurahan beberapa unsur. Diantaranya, adalah ketua RT, dan sejumlah elemen lain.

“sasarannya akan tersebar pada sejumlah kecamatan. Tetapi, tetap saja kita akan priortiaskan desa atau kelurahan yang menjadi kantong data kemiskinan yang terekam dalam Basis Data Terpadu TNP2K.”Tandasnya. (ADV/Unang Silatang.Radio Arki)

 

Leave A Reply