“Rumah Susun (Rusun) murah yang telah dibangun pemerintah daerah Kabupaten melalui dana pemerintah pusat telah sampai pada tahapan akhir. Program ini pasalnya menjadi bagian dari upaya penyediaan fasilitas dan rasa aman bagi PTT”
Sumbawa Barat. Radio Arki – Pembangunan 42 unit rumah susun (rusun) yang bertempat di kecamatan Taliwang akan tuntas sesuai jadwal yang telah ditentukan. Dan sejauh ini, proses pembangunan rusun tersebut dilaporkan telah mencapai 90 persen. Sehingga dipastikan akan terus berjalan dan rampung seratus persen pada akhir bulan ini (desember 2018.red).
Demikian diterangkan, kepala bidang perumahan dan pemukiman dinas PUPRPP Sumbawa Barat, Arif Rahman, ST , kepada wartawan www.arkifm.com belum lama ini.
“Tetap berjalan, dan Alhamdulillah sudah akan rampung. Jadi kita tinggal menunggu finishing. Dan selanjutnya nanti tahun 2019 sudah bisa dimanfaatkan.” Terangnya.
“program tersebut adalah bagian dari usulan pimpinan daerah untuk mensejahterakan pegawai, terutama PTT. Dan dalam pengerjaannya, kita posisinya sebagai teknis, sedangkan sumber anggaran satker bidang perumahan atau SNVT (Satuan Kerja Non Vertikal). Semoga semua prosesnya berjalan lancara agar segera bisa ditempati.” Imbuhnya.
Usulan Bupati
Sebelumnya, Bupati Sumbawa Barat, Dr. H. W. Musyafirin, dalam kesempatan upacara diakhir tahun 2017 lalu, menerangkan akan mendapatkan bantuan berupa pembangunan Rumah Susun bagi Pegawai Tidak tetap (PTT) dari kementrian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat pada tahun anggaran 2018.
“Alhamdulillah pihak direktorat bersedia untuk membantu dan insyallah akan dianggarkan pada Tahun 2018 mendatang,” kata bupati, saat itu. .
Program bantuan berupa rumah susun bagi PTT, menurut Bupat, merupakan bagian dari upaya untuk memberikan penghidupan yang layak bagi pegawai berpenghasilan rendah. Sebelumnya, bukan hanya kebijakan itu yang telah diluncurkan orang nomor satu di Tanah Pariri Lema Bariri itu bagi PTT, tetapi kenaikan gaji yang sebelumnya hanya Rp 400 ribu sampai dengan Rp 600 ribu juga telah ditambah.
Untuk program rumah susun tersebut, Bupati mengaku, telah melakukan berbagai upaya komunikasi yang intens dengan kementerian terkait. Sehingga dalam tahun 2018 mendatang usulan untuk pembangunan itu mendapat respon positif kementerian terkait.
Lebih lanjut ia mengungkapkan, PTT punya andil besar dalam peningkatan kualitas kinerja kelembagaan di tubuh pemerintah daerah. Untuk itu perlu diapresiasi agar keberadaan PTT bisa ikut membantu menjaga kualitas pelayanan publik di setiap institusi pemerintahan. Sayangnya dalam pantauan Bupati, ternyata masih banyak PTT yang belum memiliki rumah, dan tak sedikit yang mengharuskan pegawai dengan penghasilan rendah ini ng-kost ataupun mengambil kontrakan.
“Ada yang ngekos dan menumpang di rumah keluarga. Dengan adanya rumah susun ini kita berharap beban hidup para pegawai sukarela terasa ringan.” Demikia, Bupati. (Adv/Unang Silatang.radio arki)
