Sumbawa Barat. Radio Arki – Pelaksanaan Musyawarah Daerah Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Nusa Tenggara Barat tinggal menghitung hari. Musyda yang dijadwalkan akan digelar mulai tanggal 9 sampai 13 Januari 2019 tersebut, kini mulai memunculkan figur yang akan ‘bertarung gagasan’ dalam Musyda IMM NTB masa bakti 2018 – 2020.
Diusung PC IMM Bima dan PC IMM Dompu, sosok Rahman Alif mencuat jelang Musyda IMM NTB. Ditengah kondisi IMM yang semakin bermetamorfosa suasana kebangsaan dan Daerah belakangan ini di NTB, begitu memikat hati sosok yang dikenal kritis tersebut.
Selain kritis, dikalangan kader IMM NTB juga mengenal Alif sebagai kader yang memiliki kecakapan dalam managerial kerja organisasi, serta memiliki jaringan yang luas. Hal itulah yang belakangan ini memudahkan IMM NTB menjalankan kerja organisasi.
Ketua Umum IMM Cabang Bima, melalui Ketua Bidang Media, A`An mengatakan bahwa Musyda IMM NTB merujuk Hasil Muktamar DPP IMM menetapkan bahwa satu Calon Ketua Umum yang langsung diusung dan direkomandsikan oleh Pimpinan Cabang dengan komposisi Formatur.
“Hal itulah yang menjadi semangat beliau meyakinkan PC IMM Bima dan PC IMM Dompu, untuk merekomendasikan Alif siap untuk maju sebagai calon ketua Umum DPD IMM NTB,” Kata Aan kepada media www.arkifm.com, Senin (31/12).
Ia menegaskan bahwa, kompetisi Musyda IMM NTB harus bermartabat dan berdaulat. Sehingga mampu menciptakan semangat kerja dengan sistem yang efektif yang dapat di banggakan.
“Dalam momentum pelaksanaan Musyda kali ini, kita berharap mampu bersaing secara sehat dengan mengedepankan pertarungan gagasan,” Terangnya.
Dijelaskannya, selama kepemimpinan di IMM, sosok Alif dikenal sebagai pribadi yang merdeka, terbuka dan berprinsip. Bahkan sudah banyak kader yang dibimbingnya hingga mampu menjadi Pimpinan di IMM dengan dedikasi keilmuannya menjadi inspirasi dan semangat ber-IMM.
“Oleh karenanya, kami menilai Alif sangat layak menahkodai IMM NTB. Tentunya dengan harapan dibawah roda kepemimpinan Alif nantinya, mampu memberi solusi atas berbagai dinamika yang berkembang. Bukan malah sebagai pelengkap dan “budak” transaksi kekuasaan yang justru melahirkan banyak polemik internal,” Tukasnya. (M Arif. Radio Arki)
