Sumbawa Barat. Radio Arki -Terkait wacana yang beredar di media sosial tentang adanya seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di bulan Januari 2019 ternyata belum ada kejelasan. Kepala BKD bahkan menegaskan bahwa belum ada jadwal terkait proses tahapan rekrutmen administrasi dan kompetensi yang wacananya akan dimulai pada bulan Januari untuk fase pertama
“Kami sendiri belum pernah menerima surat apapun dari pemerintah pusat terkait perekrutan PPPK. Persoalan adanya perekrutan PPPK di bulan januari itu hanya rumor dari luar. Yang jelas saat ini, pemerintah belum mengeluarkan informasi apapun terkait hal tersebut secara resmi,” Tegas Kepala BKD KSB, Drs. Tajuddin kepada wartawan www.arkifm.com di ruang kerjanya, belum lama ini.
Ia menambahkan, sebelumnya Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Prof Dr. H. Muhadjir Efendy dalam kunjungannya di Sumbawa Barat Jum’at (12/10/2018), pernah menyampaikan bahwa akan ada perekrutan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk menunjang kebutuhan para guru. Kendati demikian, penyampaian oleh Mendikbud saat itu masih sebatas perencanaan yang diusulkan oleh Kemendikbud.
“Memang oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, ketika saya di Dikpora pernah dipanggil rapat. Tapi itu masih pada tahap perencanaan dari menteri ke pemerintah. Di menterinya sudah clear terkait kebutuhan guru sekian dan alokasi anggarannya sekian, tapi di tingkat KemenPan RBnya belum,” Terang pejabat yang pernah menjabat sebagai Kepala Dikpora KSB tersebut.
Yang jelas, sambung Tajuddin, jika Kemendikbud sudah berstatement akan ada perekrutan PPPK biasanya tinggal menunggu waktunya saja, apalagi yang berstatement adalah menterinya langsung. Ia berharap, masyarakat jangan dulu percaya, sampai ada keputusan resmi dari Kemendikbud atau dari BKD yang kemudian bisa dipertanggung jawabkan.
“Jika nanti sudah ada keputusan resminya pasti kami dipanggil terkait sosialisasi prosedur dan mekanismenya. Yah, kita tunggu saja nanti seperti apa,” Tukas Tajuddin. (Enk. Radio Arki)
