Sumbawa Barat. Radio Arki – Wakil Bupati Sumbawa Barat Fud Syaifuddin, ST Membuka kegiatan Pengarahan Tim Pengawal, Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) tentang pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa milik Pemerintah, Rabu (20/2).
Dalam arahannya wakil bupati menginstruksikan kepada seluruh OPD untuk memaksimalkan keberadaan TP4D di KSB.
”Seluruh OPD yang membutuhkan pengawasan TP4D, harus meminta pendampingan sejak awal proses pelelangan sampai pekerjaan proyek selesai, sehingga tidak ada peluang bagi oknum untuk melakukan korupsi”. kata Wakil Bupati.
Wakil Bupati berharap agar ada kerjasama yang baik antara Organisasi Perangkat Daerah, Pejabat Pembuat Komitmen, dan Rekanan sehingga pelaksanaan proyek bisa diselesaikan sesuai dengan schedule yang telah ditetapkan dan tidak menyisakan persoalan dikemudian hari.
Selanjutnya Wakil Bupati menegaskan kepada para ASN agar melaksanakan pekerjaan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur dan aturan yang berlaku.
“Jika sampai terjadi temuan oleh aparat penegak hukum, maka akan langsung diproses sesuai aturan yang berlaku, Bupati dan Wakil Bupati tidak akan melindungi oknum yang terbukti melakukan korupsi,” tegas Wabup.
Diakhir sambutannya, Wabup mengatakan agar rekanan atau kontraktor harus mengeluarkan zakat melalui BAZNAS.
“Bagi rekanan atau kontraktor agar mengeluarkan zakat 2,5% dari hasil bersih penghasilannya melalui baznas,” tukas Wabup.
Untuk diketahui, turut hadir dalam kegiatan tersebut, Kepala Kejaksaan Negeri Sumbawa Bapak Iwan Setiawan, S.H.M.Hum, Kapolres Sumbawa Sumbawa Barat AKBP Mustofa, SIK,M.H.,Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Para Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Se Kabupaten Sumbawa Barat, serta Rekanan atau Kontraktor Se Kabupaten Sumbawa Barat. (Enk. Radio Arki)
