Mataram. Radio Arki – Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat (IPKM) NTB saat ini sudah berada pada posisi 11 secara nasional. Posisi tersebut meningkat dibandingkan 5 tahun lalu, yakni pada tahun 2013 yang masih berada pada posisi 19 dari seluruh Provinsi di Indonesia.
Menurut dr. Nurhandini Eka Dewi, Kadis Kesehatan Provinsi NTB, mengatakan bahwa berdasarkan data resmi yang dikeluarkan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI pada Juli 2019, IPKM kita naik dari urutan 19 di tahun 2013 menjadi urutan 11.
“Meningkatnya IPKM menunjukkan perbaikan kualitas kesehatan masyarakat NTB. IPKM sendiri digunakan untuk memonitor keberhasilan pembangunan kesehatan masyarakat dan melihat penentuan peringkat provinsi dan kabupaten/kota. Dikeluarkannya nilai indeks ini juga untuk melihat perkembangan status kesehatan masyarakat kabupaten/kota di Indonesia khususnya di NTB,” Jelas Kepala Dinkes NTB, Selasa (30/7).
Data yang digunakan untuk menyusun IPKM, kata Kepala Dinkes NTB, berdasarkan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2018, Potensi Desa (Podes) 2018, dan Susenas Maret 2018 terintegrasi Riskesdas 2018.
dr. Eka juga menjelaskan, Angka peningkatannya-pun cukup signifikan, yakni dari 0,5236 pada tahun 2013 menjadi 0,6190. Nilai Sub Indeks tertinggi adalah penyakit menular dengan skor 0,8890 dan yang terendah adalah pelayanan kesehatan 0,4574.
“Sebagian besar sub indeks mengalami peningkatan. Namun peningkatan tertinggi pada sub indeks kesehatan lingkungan. Artinya terjadi kondisi membaik pada indikator penyusun sub indeks kesehatan lingkungan,” sambungnya.
Ia juga mengatakan bahwa, peningkatan yang cukup bermakna juga terlihat pada sub indeks penyakit menular, perilaku, dan kesehatan reproduksi. Satu sub indeks yang mengalami penurunan yaitu sub indeks penyakit tidak menular. Artinya, terjadi kondisi yang memburuk pada indikator penyusun sub indeks penyakit tidak menular.
“Untuk IPKM dengan peringkat tertinggi secara nasional masih melekat pada provinsi Bali. Artinya, Masyarakat Provinsi Bali hidup paling sehat dan lebih berpeluang panjang umur. Sementara IPKM terendah disandang oleh Provinsi Papua,” tambah dr. Eka.
Meskipun mengalami peningkatan, namun ia mengingatkan tetap harus menjadi perhatian, karena nilai IPKM Provinsi NTB masih mendekati nilai minimal. Hal ini menunjukkan masih banyak kabupaten/kota yang nilainya pada kelompok minimal.
“Ada beberapa pergeseran di urutan kabupaten/kota. Kota Mataram turun ke urutan kedua, diganti oleh Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) sebagai peringkat satu,” sebut Eka.
Kabupaten Lombok Timur menjadi terendah di Provinsi NTB dengan skor IPKM 0,5914. Kemudian kabupaten Bima dengan skor 0,6006. “Lombok Timur turun dari peringkat 8 di NTB pada tahun 2013, menjadi peringkat 10 atau terakhir saat ini.
IPKM tertinggi yaitu KSB memiliki skor 0,6964, meningkat dari sebelumnya pada urutan ketiga di NTB. Selanjutnya urutan kedua Kota Mataram dengan skor 0,6724, diikuti Kabupaten Lombok Utara (KLU) dengan skor 0,6436. Kemudian urutan berikutnya kita Bima, Lombok Barat, Sumbawa, Lombok Tengah, Dompu, kabupaten Bima dan barulah terakhir Lombok Timur.
Untuk skala nasional, kabupaten/kota mengalami lonjakan peringkat yang cukup baik.
“Dalam urutan di tingkat nasional terjadi lonjakan prestasi kabupaten/kota di NTB. Karena KSB menduduki posisi 6 nasional, sebelumnya kabupaten/kota NTB hanya menduduki peringkat 20-an,” tutupnya.
Meski kabupaten Lombok Timur menjadi peringkat terendah di NTB, namun di tingkat nasional sudah berada pada posisi 240. Dimana pada tahun 2013, kabupaten/kota NTB di peringkat 200 sampai 300-an. Jadi secara keseluruhan terjadi peningkatan IPKM NTB, baik di tingkat kabupaten/kota maupun tingkat Provinsi. (San. Radio Arki)
