Mataram. Radio Arki – Ikatan Mahasiswa Muhammadyah (IMM) Kota Mataram mengecam rencana Kunjungan Kerja (Kunker) DPRD NTB di Benua Eropa dan Australia. Kecaman itu datang dari Ketua Umum Terpilih IMM, Khaerudin dalam komentar tertulisnya, Jum’at malam (2/8).
“Puluhan Anggota DPRD, direncakan menghabiskan 3,5 Miliar APBD, diujung masa bakti periode 2014-2019 ditengah sederet problem pembangunan di NTB tentu tak bijak. Kami mendesak pimpinan DPRD untuk menghentikan kegiatan jalan-jalan ini. Benahi dulu NTB” tegasnya.
Menurut Rudi, DPRD NTB mestinya memperhatikan kondisi sosiologis warga NTB. Ditengah luka efek gempa yang belum selesai, pendidikan NTB yang masih sangat terbelakang, kesenjangan sosial yang masih melebar, “hiburan” diluar negeri tak akan menghibur warga yang masih kesusahan.
“3,5 miliar APBD sepantasnya dialokasikan untuk kemaslahatan masyarakat. Saya kira, hadiah diujung pengabdian inilah yang dibutuhkan masyarakat. Berhentilah DPRD menggunkan uang rakyat untuk mencari sensasi.” sambungnya.
IMM Mataram juga menyinggung tanggapan Sekertaris Dewan di media massa yang mengutarakan tidak melanggar aturan DPRD Kunker untuk study banding.
“Benar tak melanggar aturan. Ijin seknas dan mendagri telah dikantongi. Tinggal berangkat saja pada september mendatang. Salahnya, kunker berbiaya miliaran itu, dilakukan tanpa menelaah rasa keadilan dan kemanfaatan untuk masyarakat. DPRD NTB jangan terlalu positivis” ujarnya.
Rudi menambahkan, bahwa tak perlu mencari hiburan dan sensasi diluar negeri tatkala masyarakat NTB belum pulih dari bencana gempa. Justru NTB sendiri sangat membutuhkan keterlibatan DPRD untuk terjun ke masyarakat.
“Study banding di Lombok Utara saja, disana ada rekonstruksi rumah korban gempa yang perlu perhatian. Bisa juga di Sumbawa, disana potensi kerusakan ekologis terbuka lebar (krisis air mulai menjalar). Jangan berleha-leha di pelosok bumi. Lihat dulu sekelilingnya.” imbuhnya.
“Kami minta hentikan, tolong beri hadiah terbaik untuk warga di NTB. Jangan tambah lagi bebannya. Lunasi dulu kerugian negara 2 Miliar yang masih nunggak karena perjalanan dinasnya itu,” pungkasnya. (M Arif. Radio Arki)
