Sumbawa Barat. Radio Arki – Puluhan penambang yang tergabung dalam solidaritas tambang rakyat, menyatakan sikap menolak penertiban Pertambangan Tanpa Ijin (PETI) di Kabupaten Sumbawa Barat. Penolakan tersebut dilakukan dengan memasang baliho penolakan di tiga kecamatan meliputi, Kecamatan Taliwang, Kecamatan Brang Rea dan Kecamatan Brang Jereweh.
Puluhan penambang menyampaikan tututannya yang termuat dalam baliho tuntutan diantaranya, pertama penolakan tegas terhadap penutupan tambang rakyat di KSB. Kedua, rakyar KSB tidak rela pemerintah menutup tambang rakyat. Ketiga, tambang rakyat adalah harga mati.
Selian itu, penolakan penertiban dilakukan, sebagai bentuk kekecewaan kepada Bupati KSB yang dinilai tidak mampu memberikan solusi kongkret kepada sejumlah penambang. Meski sudah berkali kali pemerintah menggelar sosialisasi yang difasilitasi oleh pemerintah kecamatan dengan sejumlah penambang, namun tidak ada titik temu didalamnya.
“Kami buat baliho penolakan seperti ini, karena ada statement dari bupati bahwa tambang rakyat akan di tutup. Kami juga bagian dari masyarakat KSB yang membutuhkan keadilan. Jadi, selama tidak adanya keadilan dengan diberikannya solusi, maka kami akan tetap menolak penertiban ini,” tegas Korlap Aksi. Dahlan kepada sejumlah media, Senin (9/9).
Menurutnya, Pemerintah seharusnya berterimah kasih kepada penambang, karena mau mencari lapangan kerja sendiri tanpa merepotkan pemerintah. Oleh karenanya, ia kembali mempertegas bahwa Pemerintah tidak boleh melarang penambang untuk mencari rejeki.
“Jikapun ingin ditertibkan, maka harus diberikan solusi yang menjamin hidup penambang. Selama tidak ada solusi seperti itu, maka kami tegas menolak segala bentuk penertiban,” tegas Dahlan, disambut teriakan dukungan dari penambang dari perwakilan masing masing kecamatan.
Penolakan penertiban sepertinya bukan gertakan saja, dirinya mengaku bersama puluhan penambang lainnya dari berbagai kecamatan siap ‘pasang badan’ untuk membela urusan perut mereka, karena hal tersebut bukan sekedar membela diri, tapi juga membela sekian banyak keluarga mereka yang dinafkahi dari hasil pertambangan.
“Ini soal harga diri, oleh karenanya kami akan bela walaupun dengan tetes darah,” tegasnya, menggebu gebu dengan nada tinggi.
Seperti diketahui, Pemerintah Provinsi telah membentuk satgas penertiban PETI di NTB. Satgas tersebut dibentuk menyusul kerusakan lingkungan diberbagai wilayah, akibat tercemarnya bahan kimia mercury berbahaya yang digunakan oleh penambang rakyat. Di Sumbawa Barat misalnya, dalam uji laboratorium Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit (BBTKLPP) Surabaya, hasilnya sangat memprihatinkan. Berapa sample yang diambil di Kecamatan Brang Rea dan Taliwang seperti daging kuda, padi dan ikan sudah terpapar mercury di atas ambang batas. (Enk. Radio Arki)
