FKUB Mengajak Warga Kokohkan NKRI
Sumbawa Barat. Radio Arki- Dinamika kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan Mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Thahya Purnama (Ahok), ternyata memberikan dampak yang cukup signifikan diberbagai daerah. Berbagai reaksi positif dan negative atas kasus tersebut sangat terlihat jelas, baik itu didunia maya dan ataupun reaksi dengan aksi nyata yang belum lama ini dilakukan oleh sejumlah massa dari berbagai kalangan, Jumat 4 November 2016, di Sumbawa dan Sumbawa Barat.
Menyikapi hal tersebut, Kepala Dandim Sumbawa, Letkol ARM Sumanto, S.Sos, mengungkapkan masyarakat harus lebih hati hati terhadap isu SARA, dan isu yang bisa mengancam keutuhan NKRI.
“Jangan sampai kita terprovokasi oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, kita harus bijak menyikap dengan bijak sumber dari media massa dan media sosial yang sekarang ini sangat tak berbatas,” tegasnya, Ahad 20/11 siang kemarin, usai mengikuti Upacara Peringatan Harlah KSB , di Taliwang.
Semua pihak harus menghormati proses hokum yang berjalan. Dan kalaupun ada aksi, setidaknya isu itu jangan sampai disusupi, sehingga tidak merugikan massa aksi. Apalagi, ditengah ancaman kesatuan NKRI yang sekarang mulai dilirik dan menjadi permasalahan serius.
Apa yang disampaikan panglima besar, Gatot Nurmantyo tentang posisi Indonesia yang saat ini tengah menjadi sasaran kekuatan besar internasional yang menginginkan Indonesia dikuasai, tentu bukanlah isapan jempol. Apalagi dianggap angin lalu. Pernyataan itu, adalah bentuk kajian mendalam yang selama ini terus didalami oleh TNI dalam rangka untuk menjaga keutuhan NKRI.
Belum lagi, bebasnya dunia media sosial. Kebebasan itu, kata agus, sangat terbuka bagi untuk melakukan banyak hal. Bahkan untuk dimanfaatkan kepada hal buruk. Untuk itu, kedepan idealnya pemanfaatan media sosial juga harus dikontrol lewat regulasi atau aturan perundang-undangan.
“menurut saya media sosial ini harus ada Undang-Undang yang mengatur, agar lebih selektif “timpalnya.
Sementara itu, Ketua Forum Komunikasi Ummat Beragama (FKUB) Sumbawa Barat, Burhanuddin, mengatakan, semua pihak berkewajiban untuk menjaga keutuhan NKRI. Dan untuk menjaga keutuhan NKRI, maka sejatinya setiap warga harus menghormati perbedaan, bukan justru membuat keributan.
” Saya berharap agar segera ditangkap dan ditindak tegas siapapun oknum yang menistakan agama, karena itulah pangkal masalahnya, dan yang memicu reaksi dari masyarakat,” tegasnya.
Salah satu yang menjadi ruang masuk untuk bisa dimanfaatkan oknum yang mengancam kesatuan NKRI, adalah lemahnya penegakan hokum. Untuk itu, penegak hokum harus tegas, dan semua pihak yang merasa dirugikan bisa percaya terhadap semua lembaga pemerintahan.
Meski demikian, ia mengaku, dalam persoalan yang terjadi di Jakarta, dugaan penistaan agama yang dilakukan, mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Thahya Purnama pihaknya akan melakukan rapat koordinasi dengan sejumlah pihak, khususnya gabungan organisasi dan tokoh yang tergabung dalam FKUB.
“kita akan rapatkan. Pastinya kami mendorong tindak tegas terhadap tersangka penista agama, karena itu adalah wilayah sensitive yang harus saling dijaga da dianggap sebagai rahmat kita bernegara,” demikian, Burhan. (AB-ArkiRadio)
